“Kalau kita lihat level kasusnya masih sporadis ya. Saya sudah punya data, ya ndak banyak-banyak amat kasusnya itu, hanya memang menyebar hampir seluruh daerah ada kasus, dan itu kan mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai tingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah paling terakhir,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Muhadjir meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam merencanakan PPDB. Bahkan, menurut Muhadjir, perencanaan sudah bisa dilakukan setahun sebelumnya.

“Intinya kita mohon pemerintah daerah semakin cermat di dalam membuat perencanaan PPDB itu, jangan terlalu mepet waktunya pada masa penerimaan karena sebetulnya PPDB itu sudah bisa dirancang setahun sebelumnya kan,” ujar Muhadjir.

Muhadjir mencontohkan anak-anak penerimaan calon siswa SMP. Dia menjelaskan proses perencanaan bisa dilakukan sejak anak tersebut masih di bangku kelas 6 SD.

“Begitu anak-anak masuk naik kelas 6 kan tahun depan dia calon siswa SMP, mestinya pada waktu itu sudah bisa dikoordinasikan antarkepala sekolah, masing-masing kepala dinas. Sehingga bahkan anak itu tahun depan dia sudah tahu tahun depan dia harus sekolah di mana dengan PPDB itu,” ujar Muhadjir.(SW)