Perang Bintang, Saling Buka Kartu Antar Jenderal di Tubuh Polri

JAKARTA – Isu adanya perang bintang dan saling buka kartu antar Jenderal di tubuh Polri terus mengemuka. Terakhir adanya pengakuan Ismail Bolong yang setor uang ke Kabareskrim, namun kemudian mencabut pernyataannya kembali memunculkan spekulasi bahwa perang bintang memang tengah terjadi.

Seperti diketahui Ismail Bolong sebelumnya mengaku adanya setoran uang ke para jenderal Polri di dunia tambang.

Menko Polhukam Mahfud Md pun ikut buka suara perihal Ismail Bolong yang mencabut testimoninya mengenai setoran uang miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Mahfud menyinggung perihal adanya isu perang bintang yang terus menyeruak.

Mahfud mengatakan, dalam isu perang bintang ini, para perwira tinggi Polri disebut saling membuka ‘kartu’ masing-masing. Karena itu, Mahfud meminta isu ini untuk diusut.

“Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” kata Mahfud kepada wartawan, Minggu (6/11/2022).

Mahfud mengatakan isu mafia tambang sejatinya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada 2013, Abraham Samad, yang kala itu menjabat Ketua KPK, mengatakan, andai korupsi di bidang tambang bisa diberantas, Indonesia bisa terbebas dari utang.

Baca Juga:   Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Dipersoalkan

“Aneh, ya. Tapi isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing nya. Dulu tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasar perhitungan Ahli disebutkan di Indonesia marak mafia tambang. Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan,” papar Mahfud.

Mahfud mengaku saat ini laporan mengenai mafia tambang banyak yang masuk ke Kemenko Polhukam. Dia pun memastikan akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut hal itu.

“Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya. Nanti saya akan kordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertimbangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain,” kata dia.(SW)