JAKARTA – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengakui telah menggelar rapat koordinasi mengenai kompensasi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini ditengah beredarnya wacana pengalihan subsidi dari Pertalite ke Pertamax Green 92.
Rapat koordinasi itu diketahui dilaksanakan pada Jumat, 1 September 2023. Kendati begitu, Tiko tak merinci bahasan dalam rapat koordinasi maupun hasilnya.
Informasi itu disampaikan Tiko ketika memulai sambutannya dalam agenda penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Pertamina International Shipping dengan PT Pelindo. Tiko mengaku terlambat karena harus lebih dulu menghadiri rakor tersebut.
“Mohon maaf acara terlambat tadi ada rapat koordinasi mengenai kompensasi dan subsidi BBM jadi ini penting buat Pertamina,” kata dia di Menara BRILian, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Perlu diketahui, belakangan mencuat rencana untuk mengalihkan subsidi BBM Pertalite ke Pertamax. Pertamina sebagai penjual produk pun mengakui kalau Pertalite nantinya akan dihapuskan dan digantikan Pertamax Green 92. Bisa dibilang, subsidi juga akan menyasar produk anyar tersebut.
Sementara produk Pertamax yang saat ini dijual akan ditingkatkan produknya menjadi Pertamax Green 95. Keduanya, akan mengandung campuran bioetanol masing-masing sebanyak 7 persen dan 8 persen.
Pertamax Green 95 sendiri sudah mulai dijual di beberapa SPBU di Kota Surabaya dan DKI Jakarta.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menghapus BBM jenis Pertalite (RON 90) dan menggantinya dengan Pertamax Green 92, campuran antara Pertalite dengan etanol 7 persen (E7).
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, penghapusan Pertalite dengan nilai oktan 90 ini sejalan dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menetapkan RON 91 sebagai produk BBM terendah yang bisa dijual di Indonesia.
“Ini sesuai dengan program Langit Biru tahap dua, dimana BBM subsidi kita naikan dari RON 90 jadi RON 92. Karena aturan KLHK, octane number yang boleh dijual di Indonesia minimum 91,” terang Nicke di depan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8/2023).
Pertamax Green 92 nantinya akan masuk dalam barang subsidi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menggantikan Pertalite. Sehingga harganya akan diatur oleh pemerintah, di luar fluktuasi harga minyak mentah dunia.
“Pertamax Green 92 harganya pun tentu ini adalah regulated. Tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya,” tegas Nicke.(SW)
