JAKARTA – Subsidi energi termasuk BBM melonjak hingga Rp 555 triliun tahun lalu. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati uang sebanyak itu sama besarnya dengan 3 kali lipatnya dana abadi pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Menurutnya di tengah krisis energi yang terjadi di 2022, masyarakat tak mesti merasakan kenaikan harga energi hingga 3 kali lipat seperti di banyak negara lain. Kenaikan harga BBM cuma naik 30% saja di tengah meroketnya harga energi.
Hal itu menurutnya disebabkan karena APBN memberikan subsidi Rp 555 triliun yang meringankan beban masyarakat. Nah jumlahnya 3 kali lipat dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP.
“Jadi bayangkan untuk bisa lindungi masyarakat kita keluarkan dana lebih dari 3 kali lipat dana abadi LPDP agar ekonomi dan rakyat bisa berjalan pulih sesudah dipukul pandemi,” ungkap Sri Mulyani saat memberikan Kuliah Umum di depan mahasiswa STKIP PGRI Sumenep yang disiarkan virtual, Kamis (2/2/2023).
Sri Mulyani menjelaskan dengan dana yang dikelola LPDP yang cuma sebesar Rp 120 triliun itu bisa menyekolahkan 35 ribu orang di Indonesia. Bila jumlahnya sama seperti subsidi energi mungkin akan lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan beasiswa pendidikan.
Dari dana Rp 120 triliun pun tak semuanya habis, dana untuk memberikan beasiswa pendidikan hanya digunakan sebesar Rp 6 triliun dari dana hasil kelolaan investasi dari LPDP.
“LPDP itu seluruh dana endowment-nya Rp 120 triliun dan itu hanya dipakai hasil investasinya untuk nyekolahin anak-anak hebat untuk jadi pemimpin masa depan. Rp 120 triliun hasil investasinya Rp 6 triliun. Kita sekolahin dan biayai universitas dan perguruan tinggi,” papar Sri Mulyani.
“Bayangkan, subsidi tadi Rp 555 triliun habis satu tahun, kalau LPDP Rp 120 triliun uangnya utuh, itu lah dana abadi,” pungkasnya.
Lebih jauh Sri Mulyani bercerita saat awal dirinya menjadi menteri di Kementerian Keuangan. Satu hal yang melekat di ingatannya adalah citra Kementerian Keuangan yang begitu buruk hingga dicap sebagai sarang korupsi.
Katanya Kementerian Keuangan sering disebut menjadi kementerian yang tidak akuntabel. Hal ini sempat membuat dirinya ingin mengeluh, namun menurutnya stigma buruk itu harus dibersihkan.
“Waktu saya jadi Menteri Keuangan pertama kali dulu juga reputasinya tuh (buruk). Oh ini Kementerian Keuangan sarang korupsi, tidak akuntabel, dan tidak transparan. Kan saya juga bisa aja mengeluh kan. Cuma kan harus diperbaiki,” ungkap Sri Mulyani saat memberikan Kuliah Umum di depan mahasiswa STKIP PGRI Sumenep yang disiarkan virtual, Kamis (2/2/2023).
Menurutnya, semangat mengganyang korupsi bukan berarti harus melaksanakan sesuatu dengan penuh emosi dan meledak-ledak. Dia bilang sebagai pejabat harus teliti dan cerdik untuk menumpas korupsi.
“Semangat ganyang korupsi itu nggak usah pakai marah, tapi harus berpikir dengan sangat teliti dan cerdik untuk hindari praktik tak baik itu,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya daripada banyak mengeluh, dirinya mengambil banyak kebijakan untuk mengubah stigma buruk Kementerian Keuangan. Mulai dari pembenahan kepemimpinan, bersih-bersih organisasi, dan juga pengukuran kinerja bawahan sambil memonitor langsung kinerjanya.
“Kita harus bisa mengukur kinerja bagaimana kinerja itu dimonitor, tingkah laku bawahan seperti apa, indikator seperti apa, kita sampaikan ke publik juga, itu pun tak selalu publik bisa menangkap,” kata Sri Mulyani.(SW)
