PSI Respon Hasto Usai Disebut Partai Tiba-tiba Banyak Baliho

JAKARTA – Sekjen PSI Raja Juli Antoni merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung soal partai mendadak memiliki banyak baliho. Raja Juli mengatakan PSI sudah bukan lagi partai kecil semenjak Kaesang Pangarep jadi Ketum.

“Pertama salam hormat ke Mas Hasto. Saya sudah lama nggak ketemu beliau. Yang kedua dikatakan ada partai kecil yang balihonya lebih banyak dari pengurusnya. Saya merasa sejak Mas Kaesang masuk PSI, PSI sekarang sudah bukan partai kecil lagi. Jadi mungkin bukan itu yang dimaksud Mas Hasto,” kata Raja Juli kepada wartawan di Pati, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

“Yang kedua dari dikatakan bahwa jumlah balihonya lebih banyak dari pengurusnya saya kira itu juga bukan (PSI). Pengurus kami sudah rapi sampai ke kecamatan-kecamatan, kelurahan bahkan di desa. Jadi jumlah pengurusnya juga lebih banyak,” ujarnya.

Raja Juli kemudian menyinggung hasil survei yang menyatakan alat peraga kampanye (APK) terbanyak yakni milik PDIP. Dia meminta Hasto membaca survei terlebih dulu sebelum buat pernyataan.

“Nah yang ketiga, mungkin Mas Hasto mesti baca beberapa survei, mungkin beliau sibuk ya, mengurus Pak Ganjar, mengurus partai. Menurut survei indikator, APK paling banyak itu namanya partainya PDIP. PSI urutan ke-11. Jadi ada baiknya survei itu dibaca,” ujarnya.

Raja Juli meminta PPATK membuka hasil temuan transaksi janggal tersebut. Dia mengatakan PSI terbuka dan siap adu data terkait penggunaan dana kampanye.

Baca Juga:   Hasto Minta Status KKB Jadi Sparatis Teroris

“Dan justru saya meminta supaya PPATK mulai saja menyebutkan kepada publik partai apa yg diendus bahasanya itu ada transaksi ya triliunan. PSI sih partai terbuka, partai transparan, siap justru untuk adu data. Semua laporan keuangan ya kampanye itu pasti akan dipublish oleh PSI apalagi kalau yang minta PPATK ya kita akan sampaikan,” kata Raja Juli.

“Tapi PPATK kan melacak itu jadi saya setuju sekali, buka-bukaan saja, akan kelihatan siapa partai yang paling banyak APK-nya dan mungkin ada transaksi uang ilegal ya kepada dana masuk dari BUMN misalkan. Atau dari lembaga-lembaga negara lain ke partai kan bisa terbuka. Jadi sekali lagi kami sangat setuju untuk dibuka seterang-terangnya kepada publik,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkap adanya transaksi janggal terkait pemilu yang jumlahnya triliunan rupiah. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya partai yang tiba-tiba memiliki banyak baliho.

“Misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui darimana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara, balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya,” kata Hasto dalam jumpa pers di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

Oleh karena itu, Hasto mendorong adanya komisi independen perihal temuan-temuan terkait pemilu. Menurutnya komite independen diharapkan bisa menjadi wasit antar partai politik dan paslon yang berkontestasi. Terlebih, guna menjaga fairness dan kualitas demokrasi Indonesia.

Baca Juga:   Meski Jokowi Mengucap Giliran Prabowo, PAN Yakin Jokowi Tetap Netral

“Ini harus ada yang menghitung berapa, apakah partai-partau itu melaporkan berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang,” ungkapnya.

“Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen,” lanjut Hasto.

Lebih lanjut, Hasto juga berbicara perihal intervensi yang terjadi di masa pemilu. Dia menyinggung soal mahkamah konstitusi (MK) dan KPU yang diduganya telah diintervensi.

“Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu yang namanya MK yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi. Debat-debat di KPU kalau tidak ada intervensi dari civil society termasuk dari paslon lain yaitu pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud, pasti akan dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan debat di KPU itu,” jelas Hasto.

“Sehingga diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal transaksi-transaksi yang mencurigakan apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan,” imbuhnya.(SW)