JAKARTA – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengungkit partainya pernah menjadi oposisi selama 10 tahun. Mardani menyebut selama ini PKS mengedepankan nilai menyuarakan aspirasi rakyat di parlemen.
“Buat PKS, mengusung nilai itu yang utama. Menjadi oposisi juga membangun bangsa,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (16/2/2024).
Mardani mengatakan sama mulianya melakukan pengawalan di luar pemerintah atau membangun bangsa lewat koalisi di pemerintahan. Yang terpenting, lanjutnya, menjadi oposisi adalah memastikan pemerintah bertindak di jalurnya.
Mardani menyinggung jangan sampai menjalankan pemerintahan seperti berdagang sapi. Sebagai informasi, politik dagang sapi ini kerap didefinisikan sebagai praktik politik transaksional atau jual beli kekuasaan sebagai imbalan atas dukungan yang sudah diberi seseorang atau parpol.
“Mengawal agar pemerintah tidak korupsi, tidak dagang sapi, dan tidak represif adalah perjuangan yang sama mulia dengan mereka yang membangun melalui koalisi,” ucapnya.
Meski demikian, Mardani belum mau menjabarkan langkah politik PKS ke depan. Ia menyebut penentuan PKS ada di pemerintahan atau sebagai oposisi berada di tangan Majelis Syuro.
“Tapi keputusan koalisi atau oposisi ada di Majelis Syuro,” katanya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya bicara peluang menjadi oposisi jika pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang pada Pilpres 2024. Hasto mengatakan pihaknya masih berfokus mencermati proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.
“Nah, terhadap sikap-sikap politik itu, tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih,” kata Hasto Kristiyanto di gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Hasto menyebut tak ada istilah oposisi, melainkan berjuang di luar pemerintahan. Hasto menyinggung sikap PDIP di luar pemerintahan pasca-Pemilu 2004 dan 2009.
“Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004, 2009, posisi saat itu 2004, 2009 adalah berada di luar pemerintah, ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun,” ujarnya.(SW)
