Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkap adanya transaksi janggal terkait pemilu yang jumlahnya triliunan rupiah. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya partai yang tiba-tiba memiliki banyak baliho.

“Misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui darimana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara, balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya,” kata Hasto dalam jumpa pers di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

Oleh karena itu, Hasto mendorong adanya komisi independen perihal temuan-temuan terkait pemilu. Menurutnya komite independen diharapkan bisa menjadi wasit antar partai politik dan paslon yang berkontestasi. Terlebih, guna menjaga fairness dan kualitas demokrasi Indonesia.

“Ini harus ada yang menghitung berapa, apakah partai-partau itu melaporkan berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang,” ungkapnya.

“Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen,” lanjut Hasto.