JAKARTA – Sekretaris Tim Kampnye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid, menanggapi anggapan soal etik tidaknya seorang presiden berkampanye dan memihak.
Nusron menegaskan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presiden dapat melakukan kampanye itu sudah mempertimbangkan unsur etik.
“Ya kalau undang-undang itu kan kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah. Dan rakyat itu kan juga hasil dari proses pemilu karena DPR yang menyusun itu adalah hasil proses pemilu, dan waktu itu juga hasil proses pemerintah. Yang mengatakan tidak punya etik siapa? Berarti semua DPR yang mengesahkan itu dianggap nggak punya etika? Berarti pemerintah dulu yang terlibat mengesahkan UU nggak punya etika, pada tahun 2017? (saat UU itu disahkan),” kata Nusron kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).
Nusron menekankan pengesahan UU Pemilu itu melibatkan DPR dan pemerintah. Dia mengungkit Mendagri saat itu ialah almarhum Tjahjo Kumolo yang merupakan menteri utusan PDIP, sedangkan wapresnya ialah Jusuf Kalla.
“Pada tahun 2017 itu Menteri Dalam Negeri-nya Pak Tjahtjo Kumolo, wapresnya Pak Jusuf Kalla. Berarti apakah dengan demikian orang yang terlibat dalam proses penyusunan undang-undang itu dianggap nggak punya etika juga?” ujar Nusron.
Dengan begitu, Nusron menekankan dalam proses pembuatan UU telah mempertimbangkan unsur etik.
“Ketika di dalam UU itu sudah tertulis, berarti para pembuat UU itu sudah mempertimbangkan unsur pantas atau nggak pantas, etik atau nggak etik,” lanjutnya.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengungkapkan tak ada yang salah jika presiden ingin ikut berkampanye. Namun, TPN menilai sebaiknya presiden menjaga etik moralnya.
“Presiden boleh ikut kampanye atau tidak? Menurut saya boleh boleh saja, dari sisi aturan tidak ada yang dilanggar,” kata Juru Bicara TPN, Imam Priyono kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Imam mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden boleh kampanye dan memihak tidak melanggar aturan apapun. Namun, ia menilai secara moral, presiden seharusnya memiliki moral etik yang tinggi.
“Tapi kalau bicara ideal mungkin baiknya presiden memiliki etik moral atau standar etik moral etik yang tinggi,” sambungnya.
Menurut Imam, jika presiden memiliki standar etik yang tinggi, maka para menterinya pun akan mengikuti langkah presiden. Selain itu, kata dia, rakyat juga akan mengapresiasi sikap tersebut.(SW)
