kabarfaktual.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Nanik tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan rasa penyesalan dan pertanggungjawaban institusi.

“Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Indonesia. Saya seorang ibu, dan ketika melihat gambar-gambar video itu, hati saya sedih,” ujar Nanik dengan suara bergetar, Jumat (26/9).

Nanik menyebut bahwa insiden ini bukan hanya tentang angka, tetapi menyangkut nyawa dan keselamatan anak-anak. Ia menegaskan BGN bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.

“Satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah tanggung jawab kami. Kesalahan kami sebagai pelaksana. Kami harus memperbaikinya secara total,” katanya.

Kasus keracunan MBG yang terjadi dalam tiga pekan terakhir terus bertambah dan semakin meluas. Dua wilayah, yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Mamuju, telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Data resmi dari BGN mencatat hingga 22 September 2025, terdapat 4.711 korban keracunan di seluruh Indonesia. Korban tersebar di tiga wilayah utama:

  • Wilayah I (Sumatera): 1.281 orang

  • Wilayah II (Jawa): 2.606 orang

  • Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua): 824 orang

Namun data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni 6.452 korban hingga 21 September. Angka tertinggi tercatat di:

  • Jawa Barat: 2.012 orang

  • DI Yogyakarta: 1.047 orang

  • Jawa Tengah: 722 orang

  • Bengkulu: 539 orang

  • Sulawesi Tengah: 446 orang

Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Jumat (26/9), di mana 103 siswa di Kecamatan Ujungjaya dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap MBG.

Dalam keterangannya, Nanik mengungkap bahwa investigasi internal BGN menemukan 45 dapur MBG tidak mematuhi SOP pelaksanaan. Dari jumlah tersebut, 40 dapur telah ditutup sementara.

“Sekitar 80 persen kasus keracunan terjadi karena pelanggaran SOP. Kami sudah menindak dapur-dapur yang terbukti lalai,” jelasnya.

BGN menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan menyiapkan langkah korektif menyeluruh. Salah satunya adalah mewajibkan seluruh juru masak dapur MBG memiliki sertifikasi higienitas dan sanitasi pangan.

Nanik menegaskan bahwa BGN tidak hanya akan memperbaiki sistem, tetapi juga mengambil langkah hukum jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan.

“Kami telah membentuk tim investigasi dan akan melibatkan Polri, BPOM, BIN, dan Dinas Kesehatan. Jika ditemukan unsur pidana, maka akan diproses secara hukum,” tegasnya.

Selain itu, BGN juga memastikan bahwa seluruh biaya pengobatan korban keracunan akan ditanggung penuh oleh negara. Tidak akan ada biaya yang dibebankan kepada orang tua atau pihak sekolah.

“Kami telah menanggung biaya rumah sakit, termasuk salah satu tagihan di Banggai Kepulauan yang mencapai Rp350 juta. Negara hadir dalam hal ini,” tambahnya.