kabarfaktual.com – Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto, mengungkapkan sebanyak 13.669 anak di wilayah DIY tercatat putus sekolah berdasarkan data dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemda DIY kepada DPRD tahun 2026.

Eko menyampaikan, dari total tersebut sebanyak 8.066 anak telah terverifikasi beserta faktor penyebab mereka berhenti menempuh pendidikan. Pemerintah mencatat sedikitnya terdapat 18 indikator penyebab anak putus sekolah.

“13.669 anak putus sekolah, terdapat 8.066 anak yang sudah terverifikasi dan penyebabnya ada 18 indikator yang dicatat tim,” kata Eko di DPRD DIY, Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, sejumlah faktor dominan yang menyebabkan anak putus sekolah antara lain menikah pada usia muda, tuntutan ekonomi yang memaksa anak bekerja, hingga keterbatasan biaya pendidikan.

Komisi A DPRD DIY meminta Pemerintah Daerah DIY segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menangani persoalan tersebut secara menyeluruh. Eko menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan secara detail terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga siswa yang terdampak.

Ia menegaskan, analisis terhadap lingkungan sosial dan ekonomi siswa penting dilakukan agar pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan penanganan anak putus sekolah.

“Mendorong pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk memberikan fasilitas kepada 13.669 anak ini untuk bisa melanjutkan sekolah kembali,” ujarnya.

Eko juga menekankan pentingnya program pendampingan dan bantuan pendidikan agar anak-anak yang terlanjur putus sekolah dapat kembali mengakses pendidikan formal maupun nonformal.

Di sisi lain, Eko menyoroti penurunan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) DIY tahun 2026 yang dinilai dapat memperberat upaya penanganan masalah pendidikan di daerah.

Pada tahun 2026, total anggaran BOSDA DIY tercatat sebesar Rp196 miliar. Rinciannya, BOSDA untuk SMA, MA, SMK, dan SLB negeri mencapai Rp171,34 miliar, sedangkan BOSDA untuk sekolah swasta sebesar Rp25,34 miliar.

“Tahun ini BOSDA di DIY mengalami penurunan senilai Rp9,4 miliar,” kata Eko.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 anggaran BOSDA DIY mencapai Rp206,13 miliar. Penurunan anggaran tersebut disebut terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran.

DPRD DIY khawatir berkurangnya dukungan anggaran pendidikan dapat berdampak pada meningkatnya kerentanan siswa dari keluarga kurang mampu untuk putus sekolah, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.