Sebanyak 126 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Lampung masuk dalam daftar penutupan operasional sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan ini diambil karena ratusan dapur tersebut belum tercatat mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dalam sistem pendataan resmi.
Penutupan ini menjadi perhatian penting karena menyangkut keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat. Pihak pengelola dapur yang terdampak kini diminta melakukan klarifikasi dan melengkapi dokumen persyaratan agar operasional dapat kembali berjalan normal setelah proses verifikasi selesai.
Kasubbag Tata Usaha KPPG Lampung-Bengkulu, Fitra Alfarisi, menjelaskan bahwa angka 126 tersebut merupakan data sementara yang dihimpun pada awal pekan. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ditemukan bahwa sebagian dapur sebenarnya telah memiliki sertifikat namun belum mengunggah dokumen tersebut ke sistem BGN.
Proses Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen
BGN telah memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan banding dengan mengunggah dokumen SLHS yang dimiliki. Batas waktu pengunggahan dokumen susulan tersebut telah ditetapkan hingga Jumat, 11 September 2026, pukul 12.00 WIB.
Fitra menambahkan bahwa penutupan ini bersifat sementara dan bukan permanen. Pihaknya saat ini masih terus melakukan verifikasi terhadap data yang masuk untuk menentukan jumlah final dapur yang benar-benar belum memenuhi ketentuan SLHS.
Berdasarkan perkiraan terbaru, jumlah dapur yang belum memenuhi syarat diperkirakan hanya mencapai puluhan, jauh lebih sedikit dari angka awal yang sempat tercatat. Dapur yang telah melengkapi persyaratan dokumen nantinya akan diizinkan kembali beroperasi untuk mendukung penyediaan gizi bagi masyarakat.
