kabarfaktual.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggandeng perguruan tinggi, salah satunya Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, untuk memperkuat pengawasan tahapan pemilu di ruang digital.
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan transformasi digital menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem pengawasan pemilu ke depan. Menurut dia, pengawasan tidak lagi hanya mengandalkan metode manual, tetapi juga perlu memanfaatkan teknologi.
“Ke depan, memang tugas dan kewenangan dalam menjalankan pengawasan tidak hanya melalui yang sifatnya manual. Ke depan, kita mulai bertransformasi digital,” kata Puadi di Semarang, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Puadi dalam kegiatan “Bawaslu Campus Connect: Generasi Digital, Demokrasi Transparan. Ayo Awasi Bersama, Sukseskan Pemilu yang Berintegritas” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip.
Puadi menjelaskan, Bawaslu memiliki sejumlah agenda dalam memperkuat pengawasan digital. Agenda tersebut meliputi penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan digital, serta pemantauan aktivitas di dunia maya.
Selain itu, Bawaslu juga akan mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai platform digital.
“Kemudian, bagaimana melakukan pemantauan di dunia maya, termasuk memaksimalkan AI (artificial intelligence), dan juga bagaimana berkolaborasi dengan platform digital,” ujarnya.
Puadi menegaskan Bawaslu tidak dapat menjalankan pengawasan pemilu sendirian. Karena itu, keterlibatan sivitas akademika, termasuk mahasiswa Undip, dinilai penting dalam memperkuat pengawasan di ruang digital.
Menurut dia, mahasiswa tidak hanya perlu menjadi konsumen informasi, tetapi juga dapat berperan sebagai produsen informasi sekaligus agen literasi digital.
“Mahasiswa bukan hanya sebagai konsumen informasi. Kami berharap mahasiswa sebagai produsen informasi, sebagai agen digital, sebagai agen literasi,” kata Puadi.
Ia berharap mahasiswa dapat ikut menyosialisasikan pentingnya pengawasan pemilu sekaligus menyampaikan informasi awal kepada Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran, baik di dunia nyata maupun ruang digital.
Melalui program tersebut, Bawaslu juga mendorong kampus menjadi semacam laboratorium demokrasi yang dapat menjadi ruang bagi berbagai kegiatan riset dan penelitian terkait pengawasan pemilu.
“Bagaimana teknologi dapat mengubah pengawasan pemilu ini menjadi yang lebih efektif. Yang paling penting bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan institusi pengawas pemilu,” tuturnya.
Sementara itu, mantan Ketua Bawaslu Muhammad mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu yang sepenuhnya demokratis tidak dapat dijamin 100 persen. Ia merujuk pada masih adanya berbagai pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu.
“Saya mau berdebat dengan orang yang mengatakan pernah ada pemilu di Indonesia ‘full’ demokratis. ‘No’, tidak mungkin. Lihat sendiri data pelanggaran di Bawaslu. Datanya konkret. Tetap ada potensi orang-orang jahat di pemilu, dengan berbagai cara,” ujarnya.
Menurut dia, transformasi digital menjadi salah satu langkah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.
Ia menilai teknologi dapat membantu mendeteksi berbagai potensi pelanggaran secara lebih cepat, sekaligus membantu pengawas mengidentifikasi pola-pola yang perlu mendapat perhatian.
“Bukankah dengan teknologi informasi kita bisa cepat men-‘detect’ siapa orang jahat di pemilu, siapa orang yang ‘fair’. Karena di Indonesia, masih banyak orang mau menang dengan cara-cara instan,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri mantan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini yang juga merupakan pengajar Undip serta Dekan FISIP Undip Prof Teguh Yuwono.
