kabarfaktual.com – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menangani kasus dugaan pemerkosaan atau rudapaksa terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Penanganan perkara tersebut dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengatakan korban berinisial RWM telah melaporkan Yosef Lede ke kepolisian. Laporan tersebut diterima pada Kamis (12/11).
Dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (14/11), Henry memastikan penyidik telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan serangkaian langkah penyelidikan.
“Setiap informasi dan keterangan awal yang diterima penyidik masih terus didalami melalui proses hukum. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta klarifikasi dari pihak terlapor,” ungkap Henry.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, menjelaskan penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
Langkah itu meliputi pengajuan permintaan Visum et Repertum serta penggalian keterangan dari korban sebagai saksi.
Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk keperluan pemeriksaan medis terhadap korban.
Selain proses penegakan hukum, kepolisian turut memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban.
Untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan, Polda NTT berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTT.
“Termasuk menyiapkan pendampingan psikologis dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan,” ujar Nova.
Nova menegaskan, pihaknya berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Proses hukum juga akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Polda NTT turut mengimbau masyarakat agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menyebarkan spekulasi yang belum terbukti kebenarannya.
Kepolisian juga meminta masyarakat menjaga identitas serta privasi korban guna menghindari tekanan dan dampak psikologis tambahan selama proses penanganan perkara berlangsung.
Hingga kini, penyidik masih mendalami laporan tersebut melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta klarifikasi terhadap pihak terlapor.




