JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil fenomena pejabat pamer kekuasaan dan kekayaan, terutama pejabat birokrat. Jokowi juga memberikan arahan tegas kepada menteri dan kepala lembaga untuk menertibkan pejabat hedon.
Sentilan Jokowi soal pejabat hedon itu diungkap saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023). Jokowi mengawali arahannya terkait rencana kerja 2024. Dia meminta agar semua program terselesaikan.
“Yang paling penting satu aja untuk urusan ini, jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024 agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan,” ujar Jokowi.
Jokowi lalu berbicara soal fenomena pejabat hedon. Jokowi mengungkap dirinya turut membaca komentar tentang kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karena peristiwa yang melibatkan Ditjen Pajak hingga Bea Cukai.
Jokowi mengatakan pantas saja jika masyarakat kecewa jika ada pelayanan yang dianggap tidak baik. Sementara sikap pejabat hanya pamer kekuasaan.
“Ya kalo menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis,” ujarnya.
Jokowi meminta jajarannya menertibkan bawahan yang pamer kekuasaan dan kekayaan. Jokowi menegaskan tidak ada lagi pejabat yang pamer kekuasaan dan kekayaan di media sosial.
“Sekali lagi saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai di pajang pajang di IG, di media sosial itu kalau abirokrasi sangat sangat tidak pantas,” ujar Jokowi.
Berikut ini arahan lengkap Jokowi hingga menyentil pejabat hedon:
Yang pertama yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024. Saya minta langsung ke menteri keuangan untuk menjelaskan secara detail mengenai ini. Yang paling penting satu aja, untuk urusan ini. Jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan.
Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani, rakyat terlayani dengan baik, secara efektif, dan akuntabel.
Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di pajak dan bea cukai. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah dan hati-hati tidak hanya urusan pajak dan bea cukai. Kepada kepolisian dan juga aparat penegak hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya.
Kalau seperti itu ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekayaan hedonis.
Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di kejaksaan agung dan aparat penegak hukum lainnya benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian dan lembaga lainnya.
Sekali lagi saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG di medsos itu sebuah kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas.(SW)
