JAKARTA- Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menggugat praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta dibebaskan. Dia menilai penetapan tersangka suap dan gratifikasi kepadanya tidak sah.
Gugatan minta jadi tahanan kota hingga dikeluarkan dari rutan KPK itu sebagai imbas Lukas Enembe yang sebelumnya ngotot minta berobat ke Singapura dan tak mau minum obat. Babak baru drama Lukas Enembe dalam rutan KPK terus bergulir.
Kini, Lukas Enembe mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penetapan tersangka oleh KPK kepadanya. Gugatan Lukas yang terdaftar pada Rabu, 29 Maret 2023 itu ditujukan pada pimpinan KPK terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Sidang perdana gugatan Lukas Enembe itu rencananya akan digelar pada Senin (10/4/2023) mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, KPK telah menyatakan kesiapan menghadapi gugatan Lukas Enembe.
Pihak KPK menegaskan proses penetapan tersangka pada Lukas Enembe telah melalui mekanisme hukum sesuai prosedur. Tim KPK pun telah memenuhi dua alat bukti yang dijadikan syarat minimal penetapan tersangka pada Lukas Enembe. Bahkan KPK yakin gugatan praperadilan dari Lukas Enembe itu akan ditolak oleh majelis hakim.
Lukas Enembe juga meminta hakim untuk mengeluarkan perintah penahanan dengan penempatan pemohon, ada rumah/rumah sakit dan atau penahanan kota dengan segala akibat hukumnya.
Selain itu, hakim juga diminta memerintahkan KPK untuk mengeluarkan Lukas Enembe dari tahanan.
Ngotot Berobat ke Singapura dan Tolak Minum Obat
Selama dalam rutan, Lukas Enembe menolak minum obat yang diberikan oleh dokter dari KPK. Sang kuasa hukum menerima surat pernyataan Lukas Enembe yang menolak minum obat dari KPK sejak 19 Maret 2023 lalu.
Dalam surat itu, Lukas Enembe juga minta menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Dia menganggap dokter Singapura sangat paham dan mengerti tentang sakit yang dideritanya. Lukas Enembe protes karena ditempatkan di rutan KPK karena sebagai orang yang sakit, dia harusnya mendapat perawatan di rumah sakit bukan ditahan.
Sejauh ini KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai penyakit Lukas Enembe masih dapat ditangani di dalam negeri. KPK pun terus memantau kondisi Lukas Enembe hingga 4 kali dalam sehari dan memastikannya agar minum seluruh obat yang diberikan dokter.
Lukas Enembe ditetapkan jadi tersangka KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dia diduga menerima suap Rp1 miliar terkait proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka. KPK juga menduga Lukas Enembe menerima gratifikasi sebesar Rp10 miliar namun pihak pemberi suap itu belum diungkap.
Dalam proses penyidikan, KPK juga menyita uang sekitar Rp50,7 miliar serta membekukan rekening Rp81,8 miliar milik Lukas Enembe. Selain itu KPK menyita emas batangan, beberapa cincin batu mulia dan 4 unit mobil diduga berkaitan dengan kasus Lukas Enembe. Bahkan KPK juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Lukas Enembe.(SW)
