kabarfaktual.com – Gubernur Bali Wayan Koster menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan untuk mempercepat konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Pemprov Bali berharap program tersebut dapat melibatkan pihak ketiga sehingga masyarakat tidak terbebani biaya tambahan.
Pembahasan itu dilakukan saat Koster menerima kunjungan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soon-gu, di Denpasar, Jumat.
“Kami terus mendorong kebijakan ini, saya sangat membutuhkan pihak ketiga yang tertarik melakukan konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik tanpa menimbulkan beban bagi pengguna,” kata Koster.
Menurut Koster, keterlibatan pihak ketiga menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik tanpa harus menanggung biaya konversi secara langsung.
Pemprov Bali berharap Korea Selatan dapat mendukung program tersebut melalui kerja sama teknologi, investasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung, termasuk stasiun pengisian daya kendaraan listrik.
Pembahasan konversi kendaraan tersebut berlangsung sehari setelah Pemprov Bali menerima hibah 11 unit bus listrik dan enam stasiun pengisian daya dari Pemerintah Korea Selatan.
Koster menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia menilai hibah itu menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan di Bali.
Pengembangan kendaraan listrik diharapkan dapat mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Selain pengembangan armada transportasi publik, ketersediaan infrastruktur pengisian daya dan skema konversi kendaraan konvensional menjadi faktor yang dibahas untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik di Pulau Dewata.
Dalam pertemuan tersebut, Koster juga membuka peluang kerja sama dengan Korea Selatan dalam pengembangan kota cerdas atau smart city dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
“Kami sangat mengikuti perkembangan teknologi digital dan AI di Korea, teknologi ini bisa sangat berperan nantinya untuk menjaga kualitas kepariwisataan Bali,” ujar Koster.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi dapat dikembangkan untuk mendukung pengelolaan pariwisata Bali. Kerja sama juga diharapkan mencakup alih teknologi guna meningkatkan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri kecil dan menengah (IKM), serta industri kreatif lokal.
Di sisi lain, Koster menegaskan keamanan pariwisata tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemprov Bali terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menjaga kenyamanan wisatawan, termasuk wisatawan asal Korea Selatan.
Duta Besar Republik Korea Yoon Soon-gu menyatakan komitmen Bali terhadap pengembangan energi bersih sejalan dengan target Korea Selatan untuk mencapai netralitas karbon pada 2050.
Selain kendaraan listrik, Yoon menawarkan peluang kerja sama dalam penataan kota cerdas, pengelolaan sampah, teknologi daur ulang, dan pengembangan sistem transportasi publik.
Ia menyatakan siap memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antara Pemprov Bali dengan pihak-pihak terkait di Korea Selatan sesuai kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
Dukungan tersebut membuka peluang bagi Bali untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, transportasi, serta kawasan perkotaan.
Dalam pertemuan itu, Yoon juga mengungkapkan rencana pembentukan konsulat Korea Selatan di Bali. Kehadiran konsulat diharapkan dapat memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi warga negara Korea Selatan yang berada di Pulau Dewata.
Yoon menekankan bahwa keamanan merupakan bagian penting dalam pengelolaan pariwisata yang berdaya saing. Karena itu, ia berharap koordinasi antara berbagai instansi di Bali dapat terus ditingkatkan.
“Dalam pengelolaan pariwisata yang berdaya saing, keamanan juga harus menjadi prioritas, saya berharap berbagai instansi terkait di Bali terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk menjaga keamanan bersama,” kata Yoon.
Melalui penjajakan kerja sama tersebut, Bali dan Korea Selatan membuka peluang kolaborasi di sejumlah sektor, mulai dari transportasi rendah emisi, teknologi digital, pengelolaan lingkungan, hingga keamanan pariwisata. Adapun realisasi program konversi kendaraan listrik tanpa membebani masyarakat masih memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai skema pelaksanaan dan keterlibatan pihak ketiga.
