kabarfaktual.com – Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan pemeriksaan terhadap enam instansi pelayanan publik di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen penilaian dengan kondisi pelayanan yang diterima masyarakat secara langsung.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengatakan pemeriksaan lapangan merupakan bagian penting dalam proses Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026.
“Pengecekan langsung ini merupakan tahapan krusial agar hasil penilaian tetap objektif dan sesuai pedoman Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026,” kata Syafrida di Karimun, Jumat.
Enam instansi yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi Polres Karimun, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, RSUD Muhammad Sani, Kantor Pertanahan Karimun, Dinas Sosial Karimun, serta Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.
Bersama jajaran Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Syafrida memeriksa sejumlah aspek, mulai dari dokumen pendukung, ruang pelayanan, loket pengaduan, hingga fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Pemeriksaan juga mencakup kelengkapan administrasi, standar pelayanan, kondisi sarana dan prasarana, serta wawancara dengan penyelenggara layanan dan masyarakat pengguna. Tim turut mengidentifikasi potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan pemantauan sementara, kelengkapan dokumen dan fasilitas di enam instansi tersebut secara umum telah sesuai dengan hasil penilaian awal.
Meski demikian, tim masih menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara dokumen yang dilaporkan dengan informasi yang ditampilkan secara terbuka di ruang pelayanan.
Salah satu temuan terdapat di Kantor Pertanahan Karimun. Tim mencatat informasi mengenai standar pelayanan belum dipajang di ruang pelayanan sehingga masyarakat belum mudah mengakses dan membacanya.
Sementara itu, Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun diketahui belum memiliki standar pelayanan khusus yang mengatur tata cara pengajuan cuti bersyarat.
Adapun di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, tim mencatat dokumen pendukung telah lengkap dan fasilitas pelayanan telah memenuhi ketentuan.
Temuan lainnya ditemukan di Dinas Sosial Karimun. Sejumlah program wajib dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah menghadapi kendala akibat efisiensi anggaran dan berkurangnya kemampuan fiskal daerah.
Selain keterbatasan anggaran, kondisi sarana dan prasarana kantor juga dinilai menghambat pelaksanaan tugas pegawai Dinas Sosial Karimun.
“Dinas Sosial saat ini juga tengah mengajukan usulan pembangunan rumah singgah kepada Pemerintah Provinsi Kepri di atas lahan yang sudah dihibahkan oleh Pemkab Karimun,” ujar Syafrida.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, mengatakan hasil pemeriksaan lapangan tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan nilai rapor atau Opini Ombudsman RI 2026.
Ia mendorong seluruh instansi yang diperiksa segera menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan, terutama terkait keterbukaan informasi pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan harus dipasang secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian ketika mengakses layanan publik.
“Kami berharap seluruh entitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah, dapat terus mempertahankan komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” kata Lagat.
Ombudsman RI juga mengajak masyarakat Karimun untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Masyarakat yang menemukan pelayanan berbelit-belit atau dugaan maladministrasi dapat menyampaikan pengaduan secara gratis melalui WhatsApp Ombudsman RI Perwakilan Kepri di nomor 0811-9813-737 atau menghubungi pusat layanan 137.
Melalui pemeriksaan tersebut, Ombudsman berharap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun semakin meningkat, khususnya dalam hal transparansi, kemudahan akses, akuntabilitas, dan pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna layanan.
