JAKARTA – Para pakar ekonomi mengkritik penunjukan komisaris yang berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Pemilihan komisaris secara politis ini dinilai bisa mempengaruhi kinerja BUMN.
Kritik itu salah satunya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Baginya, komisaris BUMN harusnya dipilih dengan pertimbangan kompetensi.
“Menurut saya harus sesuai dengan kompetensi agar komisaris BUMN bisa membawa BUMN ke arah yang lebih baik,” kata Esther kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).
Dia mengingatkan bahwa BUMN bukanlah agen pemerintah. Sebab, BUMN memiliki kewajiban untuk menghasilkan profit.
“Sebagai BUMN tidak hanya sebagai agen pemerintah tapi juga harus menghasilkan profit agar BUMN tidak membebani negara,” ujarnya.
Dia mengatakan penunjukan komisaris dari kalangan pendukung salah satu kubu bisa mempengaruhi kinerja BUMN. Dia mengingatkan pentingnya menjaga BUMN agar tetap sehat sehingga tidak membebani APBN.
“Iya mempengaruhi kinerja BUMN juga. Kalau BUMN sehat maka tidak menjadi beban APBN,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Bhima mengingatkan soal risiko penunjukkan komisaris secara politis.
“Itu memiliki beberapa risiko. Salah satunya akan membuat meritokrasi di dalam BUMN atau di Kementerian, di mana banyak karyawan dari bawah, baik birokrat karier atau pegawai karier, kemudian tiba-tiba level atasnya ditunjuk melalui political appointee atau pemilihan secara politis. Ini akan membuat profesionalisme menjadi sekadar slogan,” kata Bhima.
Dia mengingatkan penunjukan ini lebih terkesan sebagai kepentingan politik. Menurutnya, ini bukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
“Ujungnya kan lebih ke kepentingan politik yang diakomodir. Dibandingkan benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan misalnya,” katanya.
“Hal-hal begini tentunya akan membuat profesionalitas BUMN banyak tertinggal ya,” sambungnya.
Sebelumnya, kritik serupa juga telah disampaikan oleh para akademisi. Mereka menilai penunjukan komisaris ini perlu ditahan terlebih dahulu sampai Pemilu 2024 selesai.
Dari UGM, ada pakar politik Arya Budi. Menurutnya, pembicaraan soal bagi-bagi jabatan masih terlalu prematur untuk saat ini. Sebab, Pemilu 2024 belum selesai.
Di sisi lain, Arya juga menilai, lawan politik dari Prabowo-Gibran juga masih mengawal hasil pemilu. Sehingga ini tak elok jika bagi-bagi kursi kekuasaan itu dilakukan sekarang. Dia menyarankan agar semua pihak, terutama yang diprediksi menang agar bisa menahan diri dan menghormati proses pemilu yang masih berjalan.
“Jadi paslon yang diproyeksikan menang harus menahan diri. Apalagi statemen yang muncul adalah ingin merangkul semua elemen, justru yang dilakukan adalah menahan diri untuk tidak mengeksploitasi potensi menang itu dengan bagi-bagi kursi atau victory speech karena sekarang proses masih berjalan di KPU meskipun ada data quick count yang cukup valid terkait dengan hasil perolehan suara,” kata pakar politik UGM, Arya Budi, Rabu (28/2/2024).
Dari Universitas Islam Bandung (Unisba), dosen Fakultas Komunikasi Muhammad E Fuady menilai pengangkatan Prabu Revolusi sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) jangan sampai menjadi amunisi pemerintah untuk melawan kritik publik. Fuady mengatakan fenomena pengangkatan relawan atau timses menjadi komisaris sebetulnya hal yang sudah lama dilakukan.
“Dalam politik tidak ada lawan dan kawan abadi, yang ada cuman kepentingan. Dalam politik itu lumrah menyerang dan sejauh mana orang tersebut bisa lihat peluang yang lebih menguntungkan dirinya baik secara personal ataupun karier. Hanya dalam perspektif lain oleh publik, kalau ada hal seperti itu publik bakal mengkritisi, bisa katakan kutu loncat atau bilang tidak loyal,” kata Fuady.
Sebagai informasi, belakangan banyak tim sukses pendukung Prabowo-Gibran yang mendapat jabatan komisaris BUMN. Pertama, ada Siti Zahra Aghnia yang kini menjadi komisaris baru PT Pertamina Patra Niaga. Diketahui, Siti Zahra Aghnia adalah istri Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan.
Selain Siti, ada nama Prabu Revolusi yang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), anak usaha PT Pertamina (Persero). Prabu merupakan eks Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, namun berpindah mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.(SW)
