“Iya mempengaruhi kinerja BUMN juga. Kalau BUMN sehat maka tidak menjadi beban APBN,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Bhima mengingatkan soal risiko penunjukkan komisaris secara politis.

“Itu memiliki beberapa risiko. Salah satunya akan membuat meritokrasi di dalam BUMN atau di Kementerian, di mana banyak karyawan dari bawah, baik birokrat karier atau pegawai karier, kemudian tiba-tiba level atasnya ditunjuk melalui political appointee atau pemilihan secara politis. Ini akan membuat profesionalisme menjadi sekadar slogan,” kata Bhima.

Dia mengingatkan penunjukan ini lebih terkesan sebagai kepentingan politik. Menurutnya, ini bukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

“Ujungnya kan lebih ke kepentingan politik yang diakomodir. Dibandingkan benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan misalnya,” katanya.

“Hal-hal begini tentunya akan membuat profesionalitas BUMN banyak tertinggal ya,” sambungnya.