PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza

YERUSALAM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui putaran baru perundingan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Kantor PM Israel mengatakan perundingan akan diadakan di Doha dan Kairo, setelah sebelumnya perundingan sempat terhenti.

Dilansir AFP, Jumat (29/3/2024), Kantor PM Israel mengatakan Netanyahu mengizinkan putaran perundingan berikutnya, dalam beberapa hari mendatang di Doha dan Kairo, dengan pedoman untuk melanjutkan perundingan.

Sejak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengadopsi resolusi pada hari Senin (25/3) yang menuntut “gencatan senjata segera”, Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan mereka untuk menyetujui kesepakatan.

Mediator Qatar mengatakan pada hari Selasa bahwa pembicaraan antara Hamas dan Israel mengenai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera terus berlanjut. Namun, pihak yang bertikai dan mediator hanya memberikan sedikit informasi sejak saat itu.

Kantor PM Israel mengatakan Netanyahu telah berbicara dengan kepala Mossad David Barnea mengenai perundingan tersebut, namun menolak menjelaskan lebih lanjut apakah Barnea akan melakukan perjalanan ke Doha atau Kairo untuk perundingan tersebut.

Baca Juga:   Aldi Taher Terdafar Bacaleg di Dua Partai, Kok Bisa?

Diketahui, perang dimulai ketika Hamas melancarkan serangan terhadap Israel yang mengakibatkan sekitar 1.160 kematian, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP atas angka resmi Israel.

Militer Israel kemudian melancarkan serangan balasan yang telah menewaskan 32.623 orang di Gaza, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikelola Hamas.

Militan Palestina disebut menyandera sekitar 250 sandera Israel dan asing selama serangan 7 Oktober terhadap Israel. Namun, puluhan orang dibebaskan selama gencatan senjata selama seminggu pada bulan November.

Israel yakin sekitar 130 orang masih berada di Gaza, termasuk 33 orang yang diperkirakan tewas yang terdiri dari delapan tentara dan 25 warga sipil.(SW)