JAKARTA- PDIP beri peringatan keras, Utut sebut Dewan Kolonel hanya guyonan. Dewan Kolonel menjadi polemik di tubuh PDIP yang membuat jajaran DPP cukup resah hingga perlu mengeluarkan peringatan keras kepada mereka yang tergabung dalam Dewan Kolonel.
Utut Adianto sebagai yang dihormati di kalangan Dewan Kolonel sendiri mengungkapkan bahwa Dewan Kolonel sekadar guyonan. “Tak ada dan tak mungkin ada itu Dewan Kolonel di kepartaian. Karena kita bukan militer. Ini kan hanya guyonan di antara kita saja,” kata Utut.
Sebelumnya, PDIP memberikan peringatan keras kepada “Dewan Kolonel” yang berisi para loyalis Puan Maharani di Fraksi DPR RI. DPP Partai Moncong Putih itu menegaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel itu tidak ada dalam AD/ART partai.
Surat peringatan keras DPP PDIP ke ‘Dewan Kolonel’ itu tertanggal 5 Oktober 2022. Perihal dalam surat itu tertulis ‘PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR’.
Isi surat itu menjelaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai. Isi surat itu juga menegaskan tidak ada struktur militer dalam tubuh partai.
Selain itu, surat tersebut juga menekankan kalau pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang diputuskan dari hasil Kongres V PDIP.
PDIP menyatakan pembentukan ‘Dewan Kolonel’ melanggar dan akan diberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar. Surat itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
PDIP meminta kadernya yang ditugaskan dalam lembaga legislasi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. PDIP lantas mengutip Pasal 19 dan 20 Anggaran Dasar Juncto Pasal 7 ayat 1 anggaran dasar rumah tangga partai terkait tugas anggota partai di legislasi.
Dalam aturan itu berbunyi, ‘Anggota partai di lembaga legislasi harus menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota selaras dengan sikap politik, kebijakan dan program perjuangan partai, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan DPP untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, negara, dan partai’.
Kemunculan ‘Dewan Kolonel’ yang terdiri dari sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDIP terungkap pada September 2022 lalu. ‘Dewan Kolonel’ merupakan loyalis Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendukung Puan untuk maju Pilpres 2024.
“Tidak perlu dibesar-besarkan. Mungkin nama ‘Dewan Kolonel’ terkesan seru. Maksudnya sebagai forum komunikasi lintas poksi (kelompok komisi) untuk tukar-menukar informasi dan gagasan menyongsong perhelatan politik ke depan,” kata anggota DPR RI F-PDIP Hendrawan Supratikno yang tergabung dalam ‘Dewan Kolonel’.
Sementara itu anggota ‘Dewan Kolonel’ antara lain
Pencetus ‘Dewan Kolonel’: Johan Budi S Prabowo
Koordinator ‘Dewan Kolonel”: Trimedya Panjaitan
Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
Komisi II: Junimart Girsang
Komisi III: Trimedya Panjaitan
Komisi IV: Riezky Aprilia
Komisi V: Lasarus
Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
Komisi VIII: My Esti Wijayati
Komisi IX: Abidin Fikri
Komisi X: Agustin Wilujeng
Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu
“Jenderal di sini cuma dua jenderal Pacul dan jenderal Utut,” imbuh Trimedya Panjaitan yang juga tergabung dalam Dewan Kolonel. Jenderal di sini mengarah pada posisi Ketua dan Sekretaris Fraksi PDIP di DPR.
Pimpinan Fraksi PDIP DPR RI kemudian angkat bicara soal kemunculan ‘Dewan Kolonel’. Sekretaris F-PDIP DPR RI sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto yang akrab dipanggil Pacul menyebut ‘Dewan Kolonel’ adalah loyalis Puan, dan sebutan Dewan Kolonel hanyalah guyonan.
“Jadi ini di PDI Perjuangan itu di lantai 7 di ruang depan itu kan suka dipakai diskusi. Ngomong-ngomong dialek egaliter. (Para) anggota fraksi. Siapa pun boleh masuk. Kemudian dia bikin-bikin nama ‘Dewan Kolonel’. Ada dewan sersan juga ada, ini biasa kan guyonan,” kata Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
