JAKARTA – Dewan Kolonel pendukung Puan Maharani untuk Pencapresan dituding cari muka. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini kemudian juga disanksi berupa teguran keras.
Teguran keras disampaikan karena selain soal pencapresan ada ditangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, istilah Dewan Kolonel tak ada dalam partai. PDIP jauh dari kesan kemiliteran.
Kritikan tajam sebagai cari muka disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komarudin Watubun.
“Yang berat itu adalah membuat istilah organisasi di luar aturan organisasi, kita AD/ART partai, tapi itu berat tindakannya,” kata Komarudin, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).
Karena itu, tegas Watubun, istilah untuk menggambarkan kelompok pendukung puan sebagai capres yang dibentuk para anggota dewan itu sebagai calon presiden itu harus ditertibkan. Menurutnya, pembentukan Dewan Kolonel itu justru menjerumuskan sang pemimpin.
“Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk cari muka, kadang juga. Ini harus kita tertibkan. Itu bukan menolong pemimpin tapi menjerumuskan pemimpin,” ujarnya.
Sementara itu diakui atau tidak, Ganjar Pranowo adalah senjata andalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menghadapi kandidat potensial sekelas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Rasanya thesis ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dari survei-survei politik yang muncul sejak setahun belakangan, jika digeneralisasi, Ganjar Pranowo lebih sering berada di posisi teratas ketimbang Prabowo dan Anies.
Apalagi hasil survei terbaru survei Litbang Kompas, yang menempatkan Ganjar Pranowo di posisi sangat kompetitif terhadap kandidat lain di satu sisi dan jauh di atas Puan Maharani di sisi lain.
Karena itu bagi PDIP pilihan antara memilih Ganjar Pranowo atau Puan Maharani sebenarnya bukanlah sebuah opsi elektoral yang masuk akal, karena menyandingkan dua opsi yang tidak sepadan.(SW)
