kabarfaktual.com – Pemerintah Kabupaten Sorong menghibahkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Barat Daya. Hibah tersebut menjadi langkah awal penguatan infrastruktur kepolisian di provinsi baru itu, yang masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, personel, dan fasilitas pendukung.
Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan sertifikat tanah oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu kepada Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Hengki Haryadi di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Rabu (14/10/2026).
Gubernur Elisa Kambu menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung penyediaan sarana dan prasarana kepolisian. Namun, pembangunan fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan berupaya bersama Polda untuk mencukupi kebutuhan sesuai kemampuan fiskal,” ujar Elisa.
Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas kepolisian akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pembangunan Mako Polda. Sementara itu, fasilitas pendukung lainnya akan dikembangkan sesuai perencanaan dan ketersediaan anggaran.
Hibah lahan tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Polri sekaligus menunjang pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Barat Daya.
Di sisi lain, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Hengki Haryadi mengungkapkan, penguatan infrastruktur perlu diiringi dengan penambahan personel, peningkatan kapasitas organisasi, serta penerapan community policing atau pemolisian masyarakat.
Menurut Hengki, jumlah personel Polda Papua Barat Daya saat ini baru mencapai sekitar 42 persen dari daftar susunan personel (DSP) sebanyak 9.000 orang. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pelayanan kepolisian di wilayah dengan karakteristik geografis dan persoalan keamanan yang beragam.
“Polda Papua Barat Daya saat ini baru memenuhi sekitar 42 persen dari daftar susunan personel (DSP) yang berjumlah 9.000 personel. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” ungkap Hengki.
Selain persoalan personel, Hengki juga menyoroti usulan peningkatan status Polda Papua Barat Daya menjadi Tipe A. Menurut dia, kompleksitas persoalan keamanan, keberadaan garnisun militer besar, serta posisi strategis wilayah tersebut sebagai pintu gerbang ekonomi Papua menjadi pertimbangan dalam memperkuat kapasitas organisasi.
Meski demikian, peningkatan status kelembagaan tetap membutuhkan proses dan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hengki menyampaikan, dukungan anggaran untuk pembangunan Mako Polda dan rumah sakit telah disiapkan untuk tahun mendatang. Adapun pengembangan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Satuan Brimob akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perencanaan.
Polda Papua Barat Daya juga merencanakan pengembangan tourism police atau polisi pariwisata untuk mendukung keamanan kawasan wisata dan memberikan rasa aman kepada wisatawan.
Program tersebut dinilai relevan dengan potensi pariwisata Papua Barat Daya, termasuk Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia. Namun, pelaksanaannya memerlukan kesiapan personel, dukungan anggaran, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata.
Sementara itu, Bupati Sorong Johny Kamuru menyampaikan aspirasi terkait kemungkinan pemanfaatan kembali markas Polres yang saat ini sedang dibangun apabila Polda Papua Barat Daya nantinya berpindah ke lokasi baru. Usulan tersebut masih berupa wacana dan perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga mengharapkan dukungan instansi pertanahan untuk memastikan proses administrasi peralihan hak atas tanah berjalan sesuai aturan sehingga tidak menghambat pembangunan.
Penyerahan sertifikat tanah tersebut turut dihadiri Penjabat Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth, Ketua MRP Papua Barat Daya Alfons Kambu, serta sejumlah pejabat kepolisian, instansi pertanahan, dan pemerintah daerah.
Hibah lahan seluas 10 hektare ini menjadi fondasi awal pembangunan Mako Polda Papua Barat Daya. Ke depan, penyediaan anggaran, pemenuhan kebutuhan personel, dan pembangunan fasilitas pendukung menjadi faktor penting agar penguatan kelembagaan kepolisian dapat berdampak langsung pada peningkatan pelayanan, perlindungan, dan keamanan masyarakat.
