kabarfaktual.com – Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mendorong pemerintah memperluas pemberian insentif kendaraan listrik ke segmen komersial, termasuk truk dan bus. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya operasional perusahaan logistik, meningkatkan efisiensi distribusi barang, serta mengendalikan inflasi.
Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, mengatakan kendaraan komersial perlu mendapat perhatian dalam kebijakan insentif karena memiliki kontribusi terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan emisi karbon.
“Pemerintah belum memikirkan insentif untuk mobil-mobil komersial. Kalau pemberian insentif sebagai dasarnya adalah penggunaan BBM, yang kedua penyumbang emisi yang semakin banyak, menurut saya, (kendaraan komersial seperti truk dan bus) banyak kontribusinya dalam memproduksi CO2,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemberian insentif perlu mempertimbangkan harga kendaraan listrik komersial yang relatif tinggi, konsumsi energi, serta dampaknya terhadap lingkungan. Elektrifikasi truk dan bus juga dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi barang.
Moeldoko menilai biaya distribusi yang lebih efisien dapat membantu menekan pengeluaran dalam rantai pasok. Dampaknya diharapkan dapat dirasakan hingga ke harga barang yang diterima masyarakat.
“Kalau pemerintah memberikan insentif, salah satu strategi untuk menekan inflasi bisa dijalankan,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang Pengembangan dan Penelitian, Prabowo Kartoleksono, menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai kendaraan listrik dapat menjadi alternatif bagi perusahaan, terutama di sektor logistik, untuk menekan biaya operasional.
Menurut Prabowo, kendaraan niaga membutuhkan tingkat keandalan tinggi agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Penggunaan kendaraan listrik berpotensi mengurangi waktu tidak produktif atau downtime, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk perawatan kendaraan di bengkel.
“EV itu bisa mengurangi waktu-waktu tidak produktif, downtime,” kata Prabowo.
Ia juga menyoroti besarnya porsi biaya transportasi dalam operasional perusahaan logistik. Dalam paparannya, biaya transportasi disebut dapat mencapai lebih dari 50 persen dari biaya perusahaan, di luar biaya gudang. Dari komponen biaya transportasi tersebut, BBM rata-rata menyumbang sekitar 47 persen.
“Karena dari biaya cost of goods sold mereka, ternyata lebih dari 50 persennya itu adalah untuk biaya transportasi. Dari sekian besar itu, 47 persen rata-rata itu hanya untuk BBM. Bayangkan kalau itu dikurangi dengan menggunakan EV,” ujar Prabowo.
Besarnya porsi pengeluaran untuk BBM tersebut dinilai membuka peluang penghematan melalui penggunaan kendaraan listrik. Jika biaya energi dapat ditekan, perusahaan berpotensi mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan menjaga keberlanjutan usaha.
Namun, realisasi penghematan akan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain harga kendaraan, biaya pengisian daya, jarak tempuh, kebutuhan operasional, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.
Prabowo menilai dukungan pemerintah diperlukan agar perusahaan logistik memiliki pertimbangan ekonomi yang lebih kuat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Selain insentif, konsistensi kebijakan juga dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.
Menurut dia, penggunaan kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan upaya mengurangi emisi, tetapi juga berpotensi menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing industri logistik nasional.
Dengan biaya operasional yang lebih efisien, perusahaan diharapkan memiliki ruang untuk menjaga tarif jasa pengiriman agar tidak terus meningkat akibat tekanan biaya transportasi.
Sementara itu, Moeldoko menegaskan pentingnya kebijakan yang mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik, termasuk pada segmen komersial yang berperan dalam distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Periklindo berharap pemerintah mempertimbangkan perluasan insentif agar manfaat elektrifikasi tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga pelaku usaha transportasi dan logistik.
Jika diterapkan dengan dukungan infrastruktur yang memadai, elektrifikasi truk dan bus berpotensi membantu mengurangi ketergantungan pada BBM sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok. Meski demikian, perluasan insentif tersebut masih menjadi usulan Periklindo dan memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah.
