JAKARTA – Anggota Mahkamah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abdullah Mansyur menyoroti berbagai dinamika yang terjadi pasca Pemilu 2024, seperti dugaan maraknya kecurangan. Ia berharap semua pihak bisa menjaga proses penghitungan suara.
“Pada fase saat ini, PPP berharap semua pihak bisa menjaga proses penghitungan suara agar sesuai dengan apa yang dilakukan pada 14 Februari dan meminta semua pihak untuk tidak berupaya melakukan operasi politik yang bisa merugikan partai tertentu dan menguntungkan partai lain,” ujar Abdullah, dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2/2024).
Menurut Abdullah, upaya menjaga agar proses penghitungan tersebut berjalan sesuai aturan perlu mendapat perhatian di tengah munculnya informasi yang menyebutkan adanya operasi khusus yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Hal itu bertujuan untuk mengurangi suara PPP dan menaikkan suara partai tertentu agar lebih besar dibanding perolehan yang sebenarnya.
“Upaya mengurangi suara PPP tersebut menjadi ancaman bagi PPP karena bisa membuat partai ka’bah ini tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%,” kata Abdullah.
Oleh karena itu, lanjut Abdullah, pihaknya meminta kepada Pemerintah, khususnya kepada Presiden RI Joko Widodo untuk memastikan operasi politik yang inkonstitusional tersebut tidak terjadi.
“Sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo memang diharapkan untuk memastikan semua proses Pemilu berjalan dengan fair dan adil, serta memastikan suara PPP tetap sesuai dengan angka perolehan sebenarnya yaitu lebih dari 4%,” tutur Abdullah.
Lebih lanjut, ia meminta kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PPP untuk mewaspadai berbagai upaya operasi politik tersebut.
“Dan terus berjuang bagi eksistensi PPP dalam sejarah parpol di Indonesia,” pungkasnya.(SW)
