“Di sisi lain, kita tahu sendiri bahwa peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah politik Mas Ganjar yaitu deklarasi PDIP itu ada Pak Jokowi, yang tidak bisa diabaikan, karena Pak Jokowi menyiapkan Ganjar supaya dipilih Bu Mega itu 6 bulan melakukan pengkondisian, sehingga ini bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu saja,” ujarnya.

Terlebih lagi, Rommy menilai Jokowi berutang jabatan ke PDIP. Yang berarti, PDIP merupakan kendaraan politik Jokowi serta anak dan menantunya.

“Dan kenyataan bahwa Pak Jokowi berutang setidaknya 7 jabatan publik ke PDIP, beliau dan keluarganya, 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 periode presiden, 2 periode jadi wali kota untuk Gibran dan Bobby, di situ beliau berutang kepada PDIP,” ujarnya.

“Artinya itulah kendaraan politik yang digunakan, sehingga logika politik saya yang menyatakan sebagian saya menolak Pak Jokowi sudah kesana (kubu Prabowo), itu karena secara politik norma fatsun dan pertimbangan politik apapun dan etika tidak sepantasnya Pak Jokowi tidak bersama partainya,” lanjut Rommy.