Beranda / Politik / Pengisian Kursi Wapres Pengganti Gibran Jadi Rebutan Parpol, Prabowo Disebut Punya Hak Prerogatif

Pengisian Kursi Wapres Pengganti Gibran Jadi Rebutan Parpol, Prabowo Disebut Punya Hak Prerogatif

Pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka, muncul perdebatan mengenai mekanisme pengusulan dua calon wakil presiden baru oleh Presiden Prabowo Subianto.
Diperbarui 16/11/2026 13:52 WIB

kabarfaktual.com – Perebutan pengaruh politik terkait pengisian kursi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki ruang konstitusional untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai dinamika politik saat ini memperlihatkan partai-partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan maupun di luar koalisi, mulai berebut pengaruh dalam proses pengusulan calon pengganti Gibran.

“Sekarang fasenya parpol koalisi maupun nonkoalisi berebut pengaruh dalam pengusulan wapres pengganti Gibran,” kata Gugun, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Gugun, persoalan utama dalam mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong terletak pada adanya perbedaan penafsiran antara ketentuan konstitusi dan penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ia menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.

Namun, ketentuan konstitusi itu tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa dua calon yang diajukan harus berasal dari partai politik tertentu.

Jika hanya merujuk Pasal 8 UUD 1945 dan Pasal 4 huruf e UU MD3, Gugun menilai Presiden Prabowo memiliki keleluasaan dalam menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR.

Kandidat tersebut, menurutnya, bisa berasal dari partai politik koalisi pemerintahan, partai nonkoalisi, bahkan kalangan akademisi maupun profesional.

“Jika bersandar pada Pasal 8 UUD dan Pasal 4 UU MD3, maka Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif penuh untuk mengusulkan dua cawapres,” ungkapnya.

Meski demikian, Gugun menemukan adanya persoalan dalam penjelasan UU MD3 yang memberikan batasan berbeda mengenai asal calon wakil presiden.

Dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, disebutkan bahwa dua calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Ketentuan tersebut dinilai berpotensi membatasi ruang Presiden dalam menentukan kandidat pengganti Gibran.

“Berbeda dengan penjelasan UU MD3 Pasal 4 huruf e: Presiden Prabowo terikat dan dibatasi dalam menentukan calon wapres. Hanya dari parpol pengusung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 saja,” ujarnya.

Gugun menilai perbedaan penafsiran tersebut dapat memunculkan pertarungan kepentingan di antara partai politik.

Apabila menggunakan tafsir yang memberikan keleluasaan kepada Presiden, Prabowo dapat mengusulkan kandidat dari luar partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024.

“Dari parpol koalisi boleh, dari parpol nonkoalisi boleh. Bahkan tidak ambil dari parpol, misalnya akademisi dan profesional juga tidak salah,” tegasnya.

Gugun juga mengingatkan bahwa meskipun penjelasan undang-undang tidak memiliki kedudukan yang sama dengan norma dalam batang tubuh pasal, ketentuan tersebut tetap berpotensi menjadi pertimbangan politik bagi mayoritas anggota DPR dan MPR.

Karena itu, partai-partai yang tidak mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 juga memiliki kepentingan dalam proses pengisian kursi wakil presiden.

Jika pembatasan dalam penjelasan UU MD3 digunakan sebagai dasar, partai-partai yang berada di luar pemerintahan tetap dapat memperjuangkan kandidat yang mereka inginkan melalui dinamika politik di parlemen.

“Bagi parpol yang tidak mengusung Prabowo-Gibran 2024, tentu berharap ketentuan tersebut dipakai. Sehingga PKB punya peluang, NasDem punya peluang. Bahkan PDIP yang di luar pemerintahan juga masih bisa berharap,” tandasnya.

Di sisi lain, Prabowo juga memiliki opsi untuk memilih figur dari lingkungan internal Partai Gerindra atau lingkaran dekatnya.

Gugun menyebut nama Sugiono dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai contoh figur yang berpotensi dipertimbangkan apabila Presiden lebih mengutamakan pilihan politiknya sendiri.

“Atau Prabowo justru akan memilih Hambalang Boys: Sugiono, atau Dasco, dengan menutup mata masukan parpol lain,” imbuhnya.

Lebih jauh, Gugun menilai dinamika pengisian jabatan wakil presiden bukan hanya berkaitan dengan siapa yang akan menduduki kursi RI-2.

Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang memiliki kendali dalam menentukan proses pemilihan tersebut, apakah Presiden melalui kewenangan konstitusionalnya atau partai-partai politik melalui kesepakatan di DPR dan MPR.

Menurutnya, perbedaan penafsiran terhadap aturan yang ada perlu dibicarakan secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses pengisian jabatan.

“Artinya harus dirembug dulu secara gamblang, ketentuan mana yang akan disepakati,” pungkasnya.

Dengan demikian, mekanisme pengisian kursi wakil presiden pengganti Gibran berpotensi menjadi ujian bagi hubungan antara kewenangan konstitusional Presiden dan kekuatan politik partai-partai di parlemen.

Baca Selanjutnya
Pengisian Kursi Wapres Pengganti Gibran Jadi Rebutan Parpol, Prabowo Disebut Punya Hak PrerogatifPolitik · 4 jam yang lalu

Berita Terkait