Di Hadapan Relawan, Anies Singgung Mafia di Indonesia

JAKARTA – Bakal calon presiden (Carpres) Anies Baswedan menyinggung soal mafia dalam pidatonya di hadapan relawan. Anies turut menyinggung mafia BTS yang kata dia perlu diusut secara tuntas.

Awalnya, Anies menyebut masalah distribusi pupuk dan soal pekerja migran Indonesia (PMI) terjadi karena adanya mafia. Selain soal pupuk dan PMI, Anies mengatakan terdapat pula mafia-mafia lain di Indonesia.

“Sama UKM juga begitu, dan mafia-mafia itu bederet. Ada urusan mafia tanah, mafia parkir, mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia Pemilu, mafia bansos,” kata Anies dalam acara bertajuk ‘Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan’ yang digelar para relawan Anies di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).

“Bahkan mafia proyek pemerintah, termasuk mafia BTS itu,” kata Anies.

Diketahui, kasus korupsi BTS menjerat Menteri Komunikasi dan Informatik (Menkominfo) Johnny G Plate, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Sementara itu, NasDem menjadi partai pendukung Anies bersama dengan PKS dan Demokrat.

Kembali soal mafia BTS, Anies menyebut soal mafia itu harus dibereskan.

Baca Juga:   Luhut Bantah Mundur dari Jabatan Menko Marves

“Republik ini tak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah,” katanya.

Anies menyatakan sepakat dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Surya Paloh mengatakan kasus ini harus diusut tuntas.

“Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS. Saya sepakat dengan kemarin yang disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Pak Surya Paloh, tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa, dorong transparansi, jangan ada pihak yang melenggang tak diminta pertanggungjawabannya,” katanya.

Menurut Anies, transparansi membuktikanbahwa hukum berlaku adil untuk semuanya. Tak hanya tajam ke bawah, dan hanya mencecar kawan lawan.

“Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan hanya ke bawah, tapi juga ke atas. Bukan hanya ke lawan, tapi juga ke kawan. Dan transparansi dilakukan secara menyeluruh, jangan ada intervensi politik dalam penegakan kasus apapun,” ucapnya.(SW)