kabarfaktual.com – Anggaran pengadaan buku untuk perpustakaan di Jawa Tengah pada tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp115.980.000 atau 23,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan layanan perpustakaan dan upaya peningkatan literasi masyarakat tetap berjalan melalui berbagai strategi kolaborasi.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpusda) Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, mengatakan anggaran pengadaan buku pada 2026 tercatat sebesar Rp385.600.000, turun dari Rp501.580.000 pada 2025. Menurutnya, pengurangan tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami tetap berkomitmen menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar penguatan literasi di Jawa Tengah tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran,” ujar Rahmah saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2026).

Rahmah mengakui penurunan anggaran berdampak pada berkurangnya penambahan koleksi buku. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang berdampak pada penyaluran bantuan koleksi buku ke daerah.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Arpusda Jateng mengoptimalkan pengadaan buku dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui kerja sama dengan pemerintah desa, Dinas Pendidikan, serta satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB.

Selain itu, penguatan budaya membaca dilakukan melalui pengembangan perpustakaan provinsi, perpustakaan desa, dan taman baca masyarakat. Rahmah menegaskan perpustakaan tidak hanya difungsikan sebagai tempat peminjaman buku, tetapi juga sebagai pusat kegiatan literasi.

Meski anggaran berkurang, Arpusda Jateng memastikan kualitas layanan perpustakaan tidak mengalami penurunan. Menurut Rahmah, jumlah kunjungan ke perpustakaan masih stabil di kisaran 3.000 pengunjung setiap bulan, sementara layanan perpustakaan keliling tetap beroperasi.

“Pengurangan anggaran masih dalam batas aman sesuai standar Perpusnas, sehingga tidak mengganggu kualitas layanan,” katanya.

Rahmah berharap instansinya tidak lagi mengalami efisiensi anggaran pada 2027 agar pengelolaan perpustakaan dapat ditingkatkan, baik dari sisi sumber daya manusia, koleksi, maupun penguatan regulasi.

Sebelumnya, Kepala Perpustakaan Nasional, Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa pemotongan anggaran Perpusnas pada 2026 berdampak langsung terhadap sejumlah program literasi nasional, termasuk penyaluran bantuan buku ke daerah.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), Aminudin menyebut anggaran Perpusnas tahun 2026 hanya sebesar Rp377,9 miliar, turun hampir 50 persen dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp721 miliar sebelum dilakukan efisiensi. Akibatnya, sejumlah program penguatan literasi dan distribusi bantuan buku kepada perpustakaan daerah harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.