kabarfaktual.com – Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh, Kepala Negara menyampaikan sejumlah komitmen kebijakan yang diklaim akan memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Pidato tersebut menyoroti berbagai aspek kehidupan buruh, mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), kebutuhan hunian, fasilitas keluarga, hingga akses pembiayaan yang lebih terjangkau.

Satgas PHK untuk Lindungi Pekerja

Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026. Satgas ini ditujukan untuk mengantisipasi dan menangani gelombang PHK yang berpotensi terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Prabowo menegaskan pemerintah akan hadir melindungi pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi nasional relatif stabil dibandingkan sejumlah negara lain, dengan ketersediaan pangan dan energi yang terjaga.

Daycare dan Hunian Dekat Kawasan Industri

Menanggapi aspirasi buruh, termasuk dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, pemerintah berencana menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare) di lingkungan kerja maupun permukiman buruh.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan kawasan hunian terjangkau yang terintegrasi dengan area industri. Konsep ini mencakup pembangunan kota-kota baru dengan kapasitas hingga 100.000 unit rumah, dilengkapi fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, olahraga, serta transportasi publik.

Kredit Murah Maksimal 5 Persen

Dalam sektor ekonomi, Prabowo menyoroti tingginya bunga pinjaman yang kerap membebani masyarakat kecil. Ia menginstruksikan bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara untuk menyalurkan kredit dengan bunga maksimal 5 persen per tahun.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pekerja dan pelaku usaha kecil.

Ratifikasi Konvensi ILO dan Program Kampung Nelayan

Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi 188 dari International Labour Organization melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026. Regulasi ini berfokus pada peningkatan perlindungan bagi awak kapal perikanan.

Di sektor maritim, pemerintah menargetkan pembangunan 1.500 kampung nelayan setiap tahun, dengan 1.386 kampung direncanakan mulai diresmikan pada 2026. Program ini disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Soroti Potongan Aplikator Ojol

Isu lain yang turut disorot adalah besaran potongan tarif oleh perusahaan aplikasi terhadap pengemudi ojek online (ojol). Prabowo menilai potongan hingga 20 persen terlalu besar dan tidak adil bagi pekerja.

Pemerintah, kata dia, menargetkan penurunan potongan tersebut menjadi di bawah 10 persen. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan aplikator harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan jika ingin tetap beroperasi di Indonesia.

Fokus pada Kesejahteraan Buruh

Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan yang disampaikan dalam peringatan May Day 2026 menunjukkan fokus pemerintah pada peningkatan kualitas hidup buruh, tidak hanya dari sisi upah tetapi juga aspek sosial seperti hunian, keluarga, dan perlindungan kerja.

Meski demikian, implementasi dari berbagai janji tersebut akan menjadi perhatian publik dan pemangku kepentingan ke depan, terutama terkait kesiapan regulasi dan pengawasan di lapangan.