JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap dugaan dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengecek hal tersebut.
“Nanti kami cek tentang itu karena ada dua dimensi, apakah itu pencegahan atau konteksnya penindakan,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri pada wartawan pada Senin (6/2/2023).
Menurutnya, jika ranah penindakan, itu harus melalui mekanisme aduan terlebih dulu. Karena itu, KPK ingin memastikan konteks dari pernyataan Erick Thohir.
“Kalau penindakan berarti melalui mekanisme pelaporan aduan masyarakat dst,” kata dia.
“Tapi dalam konteks pencegahan ada juga misal di-monitoring. Nanti kami cek dulu konteksnya di mana,” jelas Ali.
Erick Thohir soal Dana Pensiun Bermasalah
Kementerian BUMN telah menyerahkan persoalan dana pensiun (dapen) bermasalah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, kementerian yang dinakhodai BUMN Erick Thohir ini tengah menunggu langkah dari KPK.
“Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan kan. Ternyata setelah itu Kejaksaaan memproses yang kami pun habis itu tidak tahu agak surprise-surprise juga akibatnya,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Erick Thohir sebelumnya menyampaikan 65% dapen BUMN bermasalah. Menurut Arya, angka itu merupakan temuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kalau ini KPK yang kita lihat KPK gimana mereka, yang pasti kita berikan dapen itu, kalau mengenai dapen itu sampai 60% itu laporan OJK, bahwa mereka mengatakan dapen kita bermasalah,” ungkapnya.
Arya mengatakan pihaknya akan memperketat pengelolaan dapen BUMN ke depan. Selama ini, kata dia, BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi.
Dia mengatakan BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dapen.
“Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok,” katanya.(SW)
