Megawati Minta Jokowi Buat Aturan Lahan Subur Tak Boleh Dikonversi

JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat peraturan agar lahan subur di Indonesia terjaga. Megawati mengatakan pemerintah harus memastikan jika lahan subur tidak dialih fungsi dan dikonversi.

“Politik tata ruang harus memastikan lahan subur tidak boleh dialihfungsikan, Bapak Presiden kami telah membuat peta Indonesia untuk tanah-tanah yang subur di tempat ini,” kata Megawati dalam sambutannya di Rakernas ke-IV, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).

“Saya ingin minta sedikit supaya dalam peraturannya tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi Bapak Presiden, karena jangan lupa kita adalah negara kelautan terbesar di dunia,” sambungnya.

Megawati mengatakan koridor pembangunan nasional ke depan harus dimulai dari laut. Dia pun menuturkan hal itu dapat dilakukan dengan mengedepankan cara pandang geopolitik Sukarno.

“Koridor strategis ini ditopang oleh perguruan tinggi di setiap wilayah dengan memanfaatkan geostrategis dan geoekonomi terintegrasi dengan jalur perdagangan dunia,” jelasnya.

Presiden RI ke-5 itu menilai laut dapat menjadi pembangunan koridor strategis. Maka dengan begitu, kata dia, lahan-lahan yang ada pun dapat terjaga.

“Dalam perspektif ini, Alur Laut Kepulauan Indonesia yang disingkat ALKI harus menjadi jalur pembangunan koridor strategis dari laut, sehingga tidak lagi mengorbankan hutan dan lahan-lahan pertanian di daratan,” tuturnya.

Sementara bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bicara terkait rencana kemajuan pangan untuk Indonesia. Ganjar mengungkit diversifikasi atau penganekaragaman pangan hingga meminta agar sawah, embung, hingga laut tetap dipertahankan demi menghasilkan pangan yang stabil ke depannya.

Mulanya Ganjar bicara terkait upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pembangunan pangan dengan membangun setidaknya 61 bendungan sejauh ini. Dia menyebut upaya Jokowi ini bisa mendukung kemajuan pangan.

Baca Juga:   Treasure of Ramadhan, Berbagai Kekayaan Santapan Menggiurkan Hotel Luminor Kota Selama Ramadhan

“Kita bisa melihat bagaimana dengan segala semangat Pak Jokowi dan dukungan sekurh kabinet, setidaknya kita akan memiliki 61 bendungan yang akan memberikan sumbangsih yang sangat besar pada kemajuan pangan kita, kita bangga pada nilai-nilai itu,” kata Ganjar dalam Rakernas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Ganjar lantas menyinggung ada 650 ribu hektare sawah yang menyusut setiap tahunnya. Dia juga menyebut sawah irigasi semakin tidak subur dari hari ke hari.

“Meski demikian kita masih harus memberikan perhatian karena ada PR di mana berbagai persoalan yang terjadi muncul, di mana 650 ribu hektare sawah menyusut tiap tahun dan 65% sawah irigasi menjadi tidak subur. Maka menjadi relate dari bendungan yang disiapkan, teknologi yang dimasukkan untuk memenuhin kebutuhan dasar saudara-saudara kita, petani, agar bisa memproduksi lebih baik,” ucapnya.

Karena itu lah, dia meminta agar jangan sampai sawah, embung, hingga laut berubah fungsi. Menurutnya, jika ini bisa dipertahankan, maka bisa membangun kemajuan dalam bidang pangan.

“Kita tegakkan apa-apa yang harus kita lakukan seperti kita harus jaga lahan subur kita, biarkan sawah kita tetap menjadi sawah, biarkan embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air, dan biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang karena itu sumber pangan kita juga,” jelasnya.

“Pemerintah sudah menghitung, kira-kira, jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi, maka di tahun depan kita bisa hasilkan 12 juta ton ikan tangkap secara sustainable, artinya kita akan dapat minimal mempertahankan atau kita akan meningkatkan betapa di depan mata kita punya kekayaan luar biasa, dan di tahun-tahun berikutnya angka itu bisa akan berkembang bahkan lebih,” lanjut dia.

Baca Juga:   Prabowo Janji Lanjutkan Program Hilirisasi Jokowi

Ganjar pun mendorong agar kemajuan pangan itu nantinya dapat dijaga dengan baik dengan penegakan hukum hingga modernisasi pangan. Dia juga meminta agar tidak ada lagi ilegal fishing yang sebelumnya sempat merugikan negara hingga Rp 356 triliun.

“Tinggal bagaimana kita menjaganya, melalui pengawasan yang real di lapangan, melalui penegakan hukum, melalui penanganan yang terukur, melalui modernisasi budi daya perikanan serta perbaikan sistem apa yang ada, termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi distribusi logistik dalam logistik manajemen. Kita setop proses ilegal fishing yang rugikan negara kita sampai Rp 356 triliun, setop, mesti kita tarik untuk jadi kepentingan kita sendiri,” tuturnya.

Lebih jauh, Ganjar juga mendorong adanya diversifikasi pangan seperti yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia berharap agar kebiasaan masyarakat memakan beragam hal tetap dipertahankan.

“Kita terus genjot kedaulatan pangan melalui diversifikasi pangan seperti yang Bu Mega tadi sampaikan, biarkan yang makan papeda tetap makan papeda, biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul, dan yang makan beras juga makan beras, karena sorgum pun bisa menjadi sumber pangan, biarkan, karena itu sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki, negara lain tidak memilik itu, biarkan,” sebutnya.(SW)