Parah, 84 Persen Demokrasi Indonesia Dibiayai Cukong

JAKARTA – Parah, 84 persen demokrasi Indonesia dibiayai cukong. Hal ini dikatakan Menko Polhukam Mahfud Md. Ia menuturkan, berdasarkan hasil perhitungan, 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju pilkada.

Imbasnya kata Mahfud Md, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.

“Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK,” ucap Mahfud MD.

Dikatakan Mahfud MD demokrasi Indonesia memang tidak baik-baik saja. “Demokrasi kita enggak sehat, demokrasi jual beli,” lanjutnya.

Mahfud lantas menyinggung uang hasil tindakan haram tak akan membuat hidup manusia tenang. Bahkan, menurut Mahfud, sesudah pensiun harus mencari bekingan agar tetap aman.

“Kalau kamu peroleh sesuatu secara tak benar, tidurnya enggak nyenyak. Kalau sudah pensiun nyari pengawal. Sesudah tak punya ‘beking’ jadi tak aman, dikorbankan temannya sendiri. Itulah permainan,” imbuhnya.

Mahfud menyebut demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri acara puncak HUT ke 56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9) malam. Mahfud mulanya mempertanyakan keadaan demokrasi saat ini.

Baca Juga:   Menko Polhukam Gelar Rakor Lintas Kementerian Sikapi Tragedi Kanjuruhan

“Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja,” kata Mahfud.

Sementara itu sebanyak 32 rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jogja berkumpul di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka menyampaikan seruan moral tentang Pemilu dan demokrasi.
“Demokrasi yang bermartabat ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang berkualitas,” kata Rektor UGM Ova Emilia saat membacakan seruan moral berjudul ‘Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat’, Sabtu (17/9/2022).

“Jika Pemilu berlangsung dengan baik dan berkualitas, maka Indonesia akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa,” imbuh Ova.

Seruan moral itu berisi 10 poin yang menjadi perhatian para rektor, yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi fokus diskusi dan kajian terbatas mereka di sejumlah kampus.

Isi seruan tersebut antara lain mengajak seluruh komponen bangsa menjadikan Pemilu sebagai media pendidikan politik untuk membangun moralitas bangsa, menjamin Pemilu berjalan secara partisipatif, dan tidak dimonopoli segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik.

Mereka juga mengajak seluruh komponen bangsa menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan merusak kerukunan dan persatuan bangsa.

Baca Juga:   Ayah Wamendag RI, Jerry Sambuaga: Bantuan Modal Usaha 10 Juta SSK-SS adalah Program Lanjutan Pemerintah Pusat

“Kegalauan itu tidak cukup, harus ditunjukkan di dalam ingatan kolektif agar kita tidak mengulang hal yang sama. Para rektor tadi punya itikad agar ini tidak sekadar mengingatkan, tetapi saling mengajak perguruan tinggi untuk terlibat untuk melakukan pencegahan, bagian dari literasi untuk pendidikan politik,” imbuh Wakil Rektor UGM Arie Sujito.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Makin berharap kampus bisa mengembalikan fungsi demokrasi sebagai proses check and balance.

“Sudah banyak sekali kritik dari para ilmuan, komentator, kritik dari para hak yang bijaksana tentang proses demokrasi yang perlu lagi dipikirkan lebih mendalam untuk kembali pada moral, integritas, dan kejujuran,” ujar Al Makin.(SW)