Pemerintah kini akan menempuh pendekatan baru dengan menghapus sistem batas atas dan batas bawah tarif. Langkah ini diambil agar harga akomodasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan bersama demi kesuksesan ajang balap internasional tersebut. Pemerintah juga telah menjadwalkan rapat koordinasi dengan seluruh asosiasi perhotelan pada 12 September 2026 untuk membahas mekanisme penyesuaian tarif yang lebih transparan.
Tindakan Tegas Terhadap Broker
Selain mencabut regulasi tarif, Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memperketat pengawasan terhadap praktik broker kamar. Pemerintah menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pemblokiran kamar hotel secara sepihak untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang tidak masuk akal.
Kehadiran pemerintah di lapangan diharapkan mampu menciptakan iklim pariwisata yang sehat dan kompetitif bagi para pelaku usaha hotel. Dengan pengawasan yang lebih intensif, diharapkan ketersediaan kamar dapat diakses langsung oleh wisatawan dengan harga yang lebih wajar tanpa intervensi dari calo yang merusak citra destinasi wisata Mandalika.
