kabarfaktual.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat kapasitas aparat dalam menjaga kekayaan alam dan kawasan hutan Indonesia yang sangat luas. Penguatan tersebut dinilai penting untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap sumber daya alam, termasuk pembalakan dan pembakaran hutan.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Prabowo mengatakan, aparat menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugas pengawasan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan hutan, pegunungan, dan rawa. Karena itu, menurut dia, jumlah personel yang bertugas menjaga kawasan hutan masih perlu ditingkatkan.
“Negara kita sangat-sangat kaya. Satgas PKH bekerja baru dua tahun di tengah wilayah yang begitu luas. Di hutan-hutan yang begitu lebat. Saya mantan prajurit, saya tahu kesulitan yang ada di hutan kita, di gunung kita, di rawa kita,” kata Prabowo.
Presiden menyebut saat ini jumlah polisi hutan hanya sekitar 4.500 personel untuk mengawasi kawasan hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare.
“Menjaga puluhan juta (hektare), hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarah liar, bagaimana mereka yang membakar hutan, kita terus akan memperbaiki,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan, pemerintah berencana meningkatkan jumlah polisi hutan secara bertahap hingga mencapai 70 ribu personel.
Prabowo mengatakan, pada 2027 pemerintah menargetkan jumlah polisi hutan dapat meningkat menjadi 21 ribu personel. Penambahan tersebut kemudian dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 70 ribu personel dalam beberapa tahun mendatang.
“Dari 70 ribu (personel), baru bisa 21 ribu tahun 2027. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70 ribu (personel),” tutur Prabowo.
Menurut Presiden, kebutuhan penambahan personel tidak hanya berlaku bagi polisi hutan. Aparat bea cukai dan unsur keamanan lainnya juga membutuhkan penguatan kapasitas, terutama untuk mengimbangi luasnya wilayah pengawasan Indonesia.
Ia mencontohkan banyaknya pelabuhan dan lapangan terbang yang membutuhkan pengawasan oleh aparat dengan jumlah personel dan sarana pendukung yang memadai.
“Demikian juga bea cukai, sekian ratus pelabuhan, sekian ratus lapangan terbang, petugasnya berapa? Kapalnya berapa? Demikian juga aparat-aparat keamanan kita lainnya, kita paham itu. Karena itu kita akan mengejar dan memperbaiki,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan, penguatan kapasitas aparat merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia sekaligus memastikan sumber daya tersebut dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Menurut dia, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dijaga dan dikelola secara optimal. Dalam upaya tersebut, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjadi salah satu ujung tombak pemerintah.
“Kekayaan kita banyak. Sumber alam kita banyak. Kewajiban kita adalah menjaga dan mengelolanya. Dan ini ujung tombaknya adalah Satgas PKH,” pungkasnya.
