JAKARTA – Pengamat politik dan pakar hukum tata negara Refly Harun setuju Baznas diaudit agar tidak disalahgunakan. Sebelumnya Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Anwar Abbas mendesak agar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diaudit.
Desakan ini buntut dari ramainya sorotan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membantu renovasi rumah milik 50 kader PDIP Kabupaten Wonosobo menggunakan dana Baznas Jateng.
Refly Harun menyebut desakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut sah-sah saja.
“Saya setuju ya, selama ini jangan-jangan dia ditempelkan ke politik ya kalau gubernurnya A dia ke A, gubernurnya B dia ke B ya, itu yang tentunya tidak sehat,” ucapnya dalam kalan YouTube-nya yang tayang Minggu malam, (1/1/2023).
Menurutnya, tidak ada masalah jika mau merenovasi rumah fakir miskin. Tetapi ketika menyebut kader PDIP itulah yang menuai kontroversi.
Apalagi hanya pihak-pihak tertentu yang dapat menerima bantuan utamanya fakir dan miskin.
“Diharapkan dana itu bisa membuat mereka memperbaiki hidupnya, taraf hidupnya sehingga nanti tahun berikutnya mereka tidak terima lagi,” tandasnya.
Lanjut kata dia, jika 50 kader PDIP dengan masing-masing bantuan yang diberikan Rp50 Juta artinya secara keseluruhan Rp2,5 Miliar.
Ahli hukum tata negara ini menyebut, tidak mungkin Ganjar mengeluarkan dana pribadi untuk itu dengan kondisi kekayaannya hanya Rp11 Miliar berdasarkan laporannya tanggal 31 Desember 2021 di LHKPN.
“Rasanya nggak untuk mengeluarkan dari kantong pribadi karena Rp11 miliar itu kan bukan uang cash semua ya juga ada aset berupa barang-barang yang tidak bergerak,” tambahnya.
Sebelumnya dalam penjelasan Ganjar, ia mengaku bahwa awalnya ia hanya ingin menggunakan dana pribadi. Tapi ternyata ketika di lokasi ada Baznas yang berniat membantu Rp20 Juta untuk renovasi rumah.(SW)
