JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharani atau Risma menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi VIII DPR terkait ramainya penyaluran bantuan sosial (bansos) pada awal tahun atau menjelang Pilpres 2024.
Risma menegaskan Surat Perintah Membayar (SPM) memang dikeluarkan pemerintah pada Januari setiap tahunnya. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per 26 Januari. Dengan demikian, wajar penyaluran bansos dilakukan pada awal tahun, dan kebetulan bertepatan tahun politik.
Selain itu, menurut Risma Kementerian Sosial (Kemensos) diberikan amanat untuk menjalankan Program Perlindungan Sosial dengan anggaran Rp 497 triliun. Untuk 2024 anggarannya mencapai Rp 78 triliun.
Artinya, kata Risma, dia tidak mengurusi bansos di luar penugasan tersebut.
“Sisanya ya saya nggak ngurusi. Kenapa? Ya saya ngurus ini aja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana,” kata Risma, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).
Selain itu, Risma menepis ada bansos selain dari penugasan di atas. Hal ini menjawab tudingan ada bansos lainnya di luar bansos pemerintah.
“Tapi yang jelas, kami tidak memberikan itu (bansos) di luar ini, kami di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di luar program kami, dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta ke Kemenkeu,” ujarnya.
Risma juga menjelaskan bahwa selama ini dana bansos tidak disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kemensos, melainkan dari Kementerian Keuangan langsung. Dengan demikian, Kemensos tidak pernah memegang langsung dana jumbo tersebut.
“Kami itu pegang uang besar itu seperti akuarium, kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM (dari Kemenkeu), bukan lewat kami uangnya,” tegasnya.
Di samping itu, ia juga menjelaskan bahwa sering terjadi fenomena di mana para KPM mengambil uang bansosnya dari bank jauh dari waktu penyalurannya, bahkan dirapel dengan waktu penyaluran bansos periode berikutnya. Pasalnya, di sejumlah daerah masyarakat kesulitan mengakses perbankan sehingga membutuhkan ongkos transportasi yang cukup besar.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menyoroti terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada awal tahun 2024. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Sosial Tri Rismaharani atau Risma.
Mulanya, Iskan bertanya terkait dengan sumber anggaran yang dipergunakan untuk bansos yang disalurkan pemerintah pada bulan Januari-Februari 2024 kemarin.
“Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang,” kata Iskan, di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).
Menurut Iskan biasanya anggaran belum tersedia di awal tahun kecuali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Sementara SILPA sendiri biasanya dipergunakan untuk gaji pegawai.
“2024 itu bu, saya ini paham saya di Banggar, 2024 itu rata-rata anggaran itu uang di negara belum ada kecuali SILPA. SILPA dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Januari?,” ujar Iskan.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayanti. Berdasarkan temuannya di sejumlah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada awal tahun atau tepatnya sebelum kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024, bansos pangan mengalir deras.(SW)
