kabarfaktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan inflasi bulanan (month to month) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan perbaikan.

Menurut Tito, kondisi tersebut menjadi indikator positif bahwa upaya pemulihan sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur sosial dan ekonomi, mulai berdampak pada stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Data inflasi year on year oke untuk jadi pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat menggunakan indikator month to month,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, indikator inflasi bulanan dinilai lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan dibandingkan inflasi tahunan (year on year) yang umumnya digunakan sebagai acuan makro.

Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen secara tahunan. Sementara itu, secara bulanan, inflasi juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen.

Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain normalisasi tarif listrik serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dan Hari Raya yang berdampak pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan transportasi.

Di tiga wilayah terdampak bencana, Sumatra Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen, sementara Sumatra Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

Distribusi Pulih, Tekanan Harga Mereda

Tito menambahkan, khusus di Aceh, sebelumnya terjadi inflasi tahunan cukup tinggi akibat terganggunya distribusi barang, seperti akses jalan yang terputus. Namun, kondisi tersebut kini mulai membaik seiring pulihnya jalur distribusi.

“Artinya, apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam mengendalikan harga barang dan jasa sudah cukup baik, karena suplai sudah mulai masuk,” jelasnya.

Perbaikan ini menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di daerah terdampak bencana mulai stabil.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi I Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, serta Plt Deputi II KSP Popy Rufaidah.

Pemerintah berharap tren perbaikan ini terus berlanjut seiring penguatan distribusi dan stabilisasi pasokan di berbagai daerah.