Bupati Meranti, Dulu Sebut Kemenkeu Berisi Iblis, Kini Kena OTT KPK

JAKARTA – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan puluhan pejabat Pemkab Meranti. Bupati Meranti Muhammad Adil pernah melontarkan sejumlah pernyataan yang kontroversial sebelum kena OTT KPK.

Bupati Meranti Adil kena OTT KPK pada Kamis (6/4) malam karena diduga sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Sejumlah pihak ikut kena OTT KPK bersama Bupati Meranti.

“Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (7/4/2023).

“Dan juga ada pihak swasta,” imbuhnya.

Sebelum tertangkap, Bupati Meranti Muhammad Adil kerap membuat kontroversi, diantaranya:

1. Menolak Kunker Gubernur Riau
Oktober 2022 lalu, Bupati Adil pernah menolak Gubernur Riau Syamsuar saat hendak berkunjung ke Meranti. Penolakan rencana kunjungan Syamsuar ke Kepulauan Meranti tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kominfotik Riau Erisman. Erisman mengaku tidak tahu pasti alasan penolakan.

Belakangan diketahui bahwa penolakan ini karena Bupati Adil berseteru dengan Gubernur Syamsuar terkait anggaran.

2. Hasut Lurah dan Camat Agar Tak Hadiri Acara Pemprov

November 2022, Bupati Adil juga pernah diperiksa tim Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemeriksaan itu dilakukan karena Adil diduga melarang camat hingga lurah hadir dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Dari Meranti tidak satu pun hadir, baik itu bupati, wakil, camat, dan lurahnya. Tentu dibuktikan dengan tanda ketidakhadiran camat dan lurah,” ujar Karo Pemerintahan dan Otda Setdaprov Riau Firdaus dilansir detikSumut, Jumat (11/11/2022).

Baca Juga:   Kejati Papua Kuliti Dua Mantan Pembantu Rektor UNIMA

Firdaus menduga ketidakhadiran camat dan lurah dalam rakor tersebut karena ada larangan dari Adil selaku bupati. Hal itu karena, kata Firdaus, selama tiga hari acara berlangsung di Pekanbaru, tak satu pun camat maupun lurah di wilayah Meranti yang hadir di dalamnya.

3. Polisikan Pendahulunya

November 2022, Bupati Adil juga pernah mengadukan pendahulunya, mantan Bupati Meranti Irwan Nasir ke polisi. Ternyata aduan Adil terkait opini Irwan Nasir di WhatsApp Grup (WAG).

“Aduan kita ke Polres atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik IN (Irwan Nasir) di dalam unggahan WAG ‘Selatpanjang Pekanbaru’,” ujar pengacara Adil, Al Azhar Yusuf, Kamis (24/11/2022).

Al Azhar menyebut Adil tak terima karena dituduh menilap dana masjid dan bantuan sapi untuk masyarakat. Hanya tak disebut kapan peristiwa itu terjadi.

“Bahasanya ‘Kamu Adil bagaimana kamu mau ngurus kabupaten, bantuan masjid saja kamu embat, belum lagi bantuan sapi untuk masyarakat kamu sikat’. Kita belum tahu (kapan), makanya kita minta ke polisi saja nanti,” kata Al Azhar.

4. Sebut Pegawai Kemenkeu Iblis

Desember lalu, Bupati Adil pernah ngamuk ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Ia juga anak buah Sri Mulyani itu dengan mempertanyakan orang di Kemenkeu apakah berisi iblis atau setan.

Baca Juga:   Bupati Meranti Korupsi Demi Modal Ikut Pilgub 2024

Hal itu disampaikan Adil saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12/2022). Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad; Gubernur Riau Syamsuar; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.

Dalam kesempatan tersebut, Adil menilai Meranti mendapat 8000 barel/d minyak. Namun, Adil tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima.

Adil pun mulai kesal karena permintaan untuk berdiskusi itu justru ditawarkan lewat online atau virtual. Hal itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.

Adil pun kesal karena saat rapat bareng Kemenkeu tidak bisa menyampaikan keluhannya. Namun setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dollar per barel.

“Kemarin waktu Zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel,” katanya.(SW)