JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengingatkan Bupati Kepulauan Meranti M Adil soal etika jabatan. Menurutnya, amarah atau makian tak akan membawa perubahan soal dana bagi hasil (DBH) migas untuk Kepulauan Meranti.

Sebelumnya Bupati Meranti Muhammad Adil kecewa lantaran Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) tidak menjelaskan rincian pemberian dana bagi hasil (DBH) yang dianggapnya tidak adil. Pasalnya, pemerintah pusat telah banyak mengambil sumber minyak dari Kepulauan Meranti.

Bukan hanya menyebut pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu diisi iblis dan setan, ia pun mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia.

“Saya kira kan bupati, atau kepala daerah, atau menteri, atau semua anggota DPR itu kan pejabat publik. Yang juga saya kira harus menunjukkan etika jabatannya,” ucap Doli usai acara MKD Award di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (12/12/2022).

Doli menyarankan Adil memperjuangkan DBH lewat upaya perubahan undang-undang yang mengatur DBH migas. Doli menuturkan sikap Adil hanya akan menimbulkan masalah baru.