JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sejumlah hal soal kinerja pemerintah saat menyampaikan pidato di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024, pada (16/8). Dalam rapat paripurna itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir untuk menyampaikan RUU tentang APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan.
Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Puan di antaranya soal utang BUMN dan dampaknya, maraknya kasus kekerasan seksual yang belum dapat diatasi, hingga fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi. Lantas apa kata pakar soal pidato Puan tersebut?
“Apa yang ditegaskan Puan kepada pemerintah adalah sebuah ‘warning’ mengingat Presiden Jokowi memasuki masa akhir pemerintahan,” kata Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).
Diketahui, dalam pidatonya, Puan juga menyinggung pentingnya politik pembangunan Indonesia secara menyeluruh, meski dilakukan secara bertahap. Hal ini terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang kini regulasinya tengah disusun oleh Pemerintah bersama DPR.
Terkait hal tersebut, Puan menginginkan agar kebijakan tersebut dapat ditingkatkan agar mampu memberikan arah dan prioritas yang komprehensif dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan setiap presiden, gubernur, serta bupati atau wali kota tidak perlu lagi mengembangkan visi dan misi pembangunan individu mereka.
“Puan secara strategis mengingatkan kita bahwa bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendaknya zaman,” ucap Ari.
“Jika Jokowi tidak meninggalkan ‘legacy’ haluan negara yang bisa mengantisipasi situasi eksternal serta situasi internal sebuah bangsa, maka kita semua tidak ingin mendapat warisan sebagai sebuah bangsa yang gagal,” tambahnya.
RUU RPJPN 2025-2045 ditargetkan disahkan pada September 2023, sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). RPJPN 2025-2045 diyakini akan menjadi landasan perencanaan pembangunan nasional bagi pemimpin yang akan terpilih pada Pilpres 2024.
Ari juga memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh Puan dalam mengingatkan Pemerintah tentang pentingnya RPJPN. Dalam hal ini, Puan telah merinci bahwa politik pembangunan melibatkan perencanaan dalam berbagai aspek, termasuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya, karakter bangsa, pembangunan daerah, serta semua kegiatan berencana strategis lainnya.
Menurutnya, Puan dalam pidatonya juga menekankan agar Pemerintah meningkatkan efektivitas belanja negara. Bahkan, kata dia, Puan menyinggung soal alokasi anggaran untuk mengatasi masalah stunting salah satu daerah yang sebelumnya menjadi sorotan Presiden Jokowi karena penyerapannya lebih banyak untuk rapat dan uang perjalanan dinas pegawai. Dari total anggaran Rp 10 miliar, hanya Rp2 miliar yang betul-betul diperuntukkan untuk rakyat yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut. Ari menilai penggunaan anggaran pemerintah memang masih memerlukan banyak perbaikan.
“Serapan anggaran pembangunan yang dijalankan hampir semua kementerian memang masih belum berjalan optimal. Seharusnya tidak boleh lagi ada biaya rapat dan perjalan dinas melebihi dari penganggaran untuk kegiatan yang konkret menyentuh rakyat,” ujar pengajar Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Universitas Dr Soetomo Surabaya itu.(SW)
