JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan ada kesepakatan bahwa cawapres Prabowo Subianto berasal dari PKB. Namun, dia belum menyebut siapa sosok yang akan menjadi cawapres itu.
“Tidak deadlock. Karena kita sepakat wakil kita adalah dari PKB,” ujar Desmond di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).
Desmond mengatakan tidak kebuntuan dalam pembahasan cawapres untuk Prabowo. Dia mengatakan usulan cawapres akan berasal dari PKB.
“Jadi kalau ada yang bilang deadlock nggak, tergantung kita aja nunjuk siapa,” katanya.
“Kalau PKB nunjuk Cak Imin iya itu lah wakil Pak Prabowo. Kalau PKB nunjuk yang lain ya itu Wakil Prabowo. Asal dari usulan PKB,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Gerindra dan PKB telah sepakat berkoalisi menjelang Pilpres 2024. Gerindra sendiri sudah memutuskan untuk mengusung Prabowo sebagai capres pada Pemilu 2024.
Di sisi lain, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin makin sering bertemu dengan para Wakil Presiden mulai dari Jusuf Kalla, Boediono, Ma’ruf Amin hingga Try Sutrisno. Cak Imin juga tidak menjadi caleg dan mengaku fokus menjadi capres atau cawapres.
Sementara itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meyakini arah dukungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2024 condong ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Adapun PKB dan Gerindra merupakan mitra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
“Nah itu yang jadi harapan kita. Keyakinan kita. Harapan dan keyakinan kita (Jokowi condong ke Prabowo),” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.
Partai pengusung Jokowi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), telah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Kendati demikian, pertemuan putra sulung Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo disebut-sebut sebagai sinyal bahwa Jokowi turut mendukung Menteri Pertahanan tersebut.
Cak Imin tidak mempermasalahkan jika Jokowi dinilai sebagai sosok yang bermain dua kaki. Menurut dia, Presiden memang mesti begitu.
“Ya Presiden kan memang harus dua kaki, tiga kaki, empat kaki. Presiden begitu. Tapi kita berharap, semua berharap dukungan masing-masing,” kata Wakil Ketua DPR itu.
Koalisi KIR telah bersepakat menjagokan Prabowo sebagai capres. Sosok calon wakil presiden nantinya bakal ditentukan oleh Prabowo dan Cak Imin.
Sebelumnya, pertemuan Gibran dan Prabowo pada 19 Mei 2023 lalu diakhiri dengan pendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden 2024 oleh kelompok relawan Jokowi-Gibran. Mereka menyampaikan pernyataan dukungan itu langsung kepada Prabowo usai makan malam di Angkringan Omah Semar Solo.
Buntut dari pertemuan itu adalah dipanggilnya Gibran ke Jakarta untuk menghadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto serta Ketua DPP Komarudin Watubun. Kepada mereka berdua, Gibran meminta maaf, mengklarifikasi kronologi, serta menegaskan bakal tetap tegak lurus terhadap arahan partai.
“Terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Saya sebagai kader PDIP, kader muda, akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketum,” kata Gibran di Kantor DPP PDIP, Senin, 22 Mei 2023.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Khoirul Umam menduga telah terjadi pembelahan sel-sel jaringan relawan Jokowi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Musyawarah Rakyat (Musra) yang ternyata memenangkan Prabowo sebagai capres.
Pembelahan jaringan relawan ini, kata Khoirul, menunjukkan bahwa Jokowi sedang gamang dalam menentukan sikap politiknya. Di satu sisi ingin mendukung Ganjar, namun saat ini Gubernur Jawa Tengah itu benar-benar berada di genggaman PDIP.
“Di sisi lain, arus besar partai-partai politik di sekitar Presiden menghendaki pencapresan Prabowo, namun Jokowi sendiri merasa tidak siap berhadap-hadapan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri,” kata Khoirul dalam keterangannya, Selasa, 23 Mei 2023.
Pemanggilan Gibran oleh DPP PDIP disebut Khoirul merupakan peringatan politik secara terbuka. Pasalnya, Gibran dianggap telah bergerak di luar garis komando kepartaian PDIP.
“Pemanggilan itu merupakan hal wajar, sebagai reaksi cepat PDIP untuk menertibkan manuver para kadernya yang dianggap off side atau melampaui batas kebijakan partai,” kata dia.(SW)
