Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI dan perwakilan diplomatik Indonesia tengah memperkuat strategi diplomasi publik serta negosiasi internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkokoh posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global sekaligus merespons dinamika konflik dunia yang semakin kompleks melalui pendekatan diplomasi agama.

Penguatan diplomasi ini menjadi krusial bagi Indonesia agar berbagai capaian dalam pengelolaan hutan lestari dan upaya perdamaian dapat dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Melalui langkah ini, Indonesia berupaya tidak hanya menjadi penjaga hutan tropis, tetapi juga tampil sebagai pemimpin dalam diplomasi internasional yang berpengaruh.

Diplomasi Kehutanan Global

Kemenhut RI baru saja menyelenggarakan pelatihan diplomasi publik dan negosiasi internasional di Bandung pada 4-5 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 serta dukungan dari International Institute for Sustainable Development dan Universitas Gadjah Mada.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas dan praktik pengelolaan hutan yang baik. Namun, capaian tersebut memerlukan komunikasi efektif agar diakui dan menjadi rujukan dunia dalam menghadapi perubahan iklim serta pembangunan ekonomi hijau.

Pendekatan Diplomasi Agama

Di sisi lain, Duta Besar RI untuk Takhta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono, menekankan pentingnya diplomasi nonformal melalui pendekatan agama di tengah memanasnya konflik global. Hal ini disampaikan dalam konferensi internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dihadiri peserta dari 82 negara.

Trias menjelaskan bahwa penyebab konflik dunia saat ini telah bergeser dari sekadar perebutan sumber daya menjadi persoalan budaya dan agama. Oleh karena itu, diplomasi agama dinilai sebagai instrumen penting untuk mendorong perdamaian karena seluruh agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kedamaian yang universal.