kabarfaktual.com – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029-2030.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam pernyataan nasional di hadapan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9/2026).
Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya diplomasi Indonesia untuk memperkuat kontribusi dalam sistem multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia mengusung tema “Fostering Unity, Advancing Peace” dalam kampanye pencalonannya.
“Dunia membutuhkan DK PBB yang mampu mendengar dan, yang lebih penting, menghasilkan langkah nyata. Indonesia akan membawa pengalaman, komitmen terhadap dialog, dan kesiapan bekerja dengan semua pihak di tengah berbagai perbedaan,” kata Sugiono.
Indonesia sebelumnya telah mempersiapkan pencalonan tersebut. Dokumen Kementerian Luar Negeri mencatat pemilihan anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2029-2030 akan berlangsung pada Sidang Majelis Umum PBB ke-82 pada 2028.
Dalam kampanye pencalonannya, Indonesia menetapkan sejumlah fokus, antara lain menghadapi dinamika lanskap keamanan global, memperkuat pencegahan dan mediasi konflik, serta meningkatkan keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam proses perdamaian.
Indonesia juga menyatakan komitmen memperkuat kerja sama dengan organisasi regional dan subregional. Selain itu, Indonesia mendorong efektivitas, transparansi, dan inklusivitas dalam kerja Dewan Keamanan PBB.
Dalam penyampaiannya, Sugiono menekankan pengalaman diplomasi Indonesia yang berlandaskan semangat Bandung serta kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai bagian dari pengalaman yang akan dibawa dalam pencalonan.
Pencalonan tersebut juga telah menjadi bagian dari agenda diplomasi multilateral Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia menyebut Indonesia tengah mencalonkan diri untuk periode 2029-2030 sebagai bagian dari komitmen untuk berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia turut menggelar kegiatan kampanye pencalonan yang dihadiri lebih dari 130 perwakilan negara anggota PBB.
Sejumlah pejabat tinggi negara juga hadir, termasuk Perdana Menteri Saint Lucia Philip J. Pierre serta menteri luar negeri Filipina dan Singapura.
Indonesia tercatat telah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020.
Untuk periode 2029-2030, pemilihan anggota tidak tetap DK PBB dijadwalkan berlangsung pada 2028. Dengan pencalonan tersebut, Indonesia kembali menggalang dukungan negara-negara anggota PBB untuk memperoleh kursi di badan utama PBB yang memiliki mandat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
