Pemerintah Indonesia tengah menjajaki peluang kerja sama pengembangan kecerdasan buatan (AI) dengan India dan Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan untuk memperluas penerapan teknologi tersebut di berbagai sektor strategis nasional, termasuk kesehatan, pertanian, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menyatakan bahwa kedua negara memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dalam implementasi AI. Kerja sama ini direncanakan berjalan dalam kerangka BRICS, di mana AI menjadi salah satu pilar inovasi utama yang diusung India pada tahun ini. Selain sektor usaha, teknologi bahasa juga menjadi fokus agar komunikasi masyarakat di kedua negara yang memiliki keragaman bahasa besar dapat terbantu.
Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, telah melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat, Joy Sakurai, pada Selasa, 8 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas agenda digital yang mencakup pengembangan AI serta kebijakan perlindungan anak di ruang digital.
Tata Kelola AI Berbasis Risiko
Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun kerangka tata kelola AI yang didasarkan pada tingkat risiko. Kebijakan ini bertujuan agar inovasi teknologi tetap berkembang pesat, namun masyarakat tetap memiliki kepastian mengenai keamanan dan penggunaan teknologi tersebut.
Meutya Hafid menegaskan bahwa peta jalan AI disusun untuk melengkapi tingkat adopsi yang tinggi di kalangan generasi muda Indonesia. Regulasi berbasis risiko ini dirancang untuk membangun rasa aman dan kepercayaan publik terhadap pemanfaatan teknologi digital di masa depan.
Penerapan teknologi melalui kerja sama internasional ini dipastikan tetap mengikuti kepentingan nasional. Pemerintah menekankan bahwa setiap kolaborasi dengan industri global harus memberikan manfaat nyata serta perlindungan bagi masyarakat di ruang digital.
