JAKARTA – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan skor 5 terkait penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menkumham Yasonna Laoly mengatakan urusan penegakan hukum bukan ada di lembaga yang dipimpinnya.
“Saya kan Menkumham, kami melakukan yang terbaik. Kalau penegakan hukum kan yang kalau pelaksanaannya ada di institusi lain ya,” kata Yasonna kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Yasonna enggan mengomentari lebih lanjut pernyataan Ganjar. Dia mempersilakan bertanya ke Ganjar lebih lanjut soal skor penegakan hukum tersebut.
“Tanya Pak Ganjar ya,” kata Yasonna menjawab soal rapor merah.
Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11).
Saat itu, salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar soal penegakan hukum di Indonesia.
“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya pria yang karib disapa Uceng itu.
“Turun,” ucap Ganjar.
Ganjar diberi pertanyaan kembali. Ganjar ditanya pendapatnya soal penyebab penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” ujarnya.
Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” sambungnya.
Zainal Arifin Mochtar kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.
“Kira-kira berapa poinnya? 1-10?” tanya Uceng lagi.
“5,” kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.(SW)
