Rakernas Partai Ummat Undang Anies dan Gatot Nurmantyo

JAKARTA- Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo diundang dalam acara Rakernas Partai Ummat. Keduanya dianggap segaris perjuangan dengan Partai Ummat.

“Kemarin kita sepakati kalau kita undang ketum partai, secara practical belum tentu hadir, nanti diwakili mungkin pihak-pihak kurang relevan. Kita undang langsung tokoh-tokoh yang memang insyaallah garis perjuangannya sama dengan Partai Ummat,” kata Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho menuturkan Anies dan Gatot diundang untuk hadir besok, Selasa (14/2), di hari kedua Rakernas Partai Ummat. “Selain bacapres, besok akan datang dua. Ada Pak Anies dan juga Pak Gatot,” ujarnya.

Ridho menuturkan hari ini partainya mengundang Din Syamsuddin. Mantan Ketum Muhammadiyah itu diundang untuk mengikuti diskusi panel yang digelar malam ini.

“Kemudian nanti malam ada Pak Din Syamsudin. Beliau nanti akan diskusi panel,” ucap Ridho.

Dia lalu menuturkan di hari terakhir Rakernas Partai Ummat, Rabu (15/2/2023), akan kembali digelar diskusi panel. Dalam diskusi panel terakhir, Partai Ummat mengundang Rocky Gerung dan Refly Harun.

“Hari terakhir ada diskusi panel, temanya terkait bahaya tunda pemilu. Kita undang Rocky Gerung, Refly Harun,” imbuhnya.

Baca Juga:   Pidato Puan di DPR Soroti Kinerja Ekonomi yang Belum Maksimal

Lebih jauh Ridho Rahmadi, menyampaikan partainya mengusung politik identitas. Awalnya dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan dengan cara berada dan elegan.

“Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu (dengan) politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” kata Ridho saat membuka rapat kerja nasional perdana Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia lalu menilai memisahkan agama dengan politik adalah ‘proyek sekularisme’.

“Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya justru politik Identitas adalah politik yang pancasilais,” terang dia.

Ditanya terpisah, Ridho mengatakan politik identitas di Indonesia selama ini dilihat hanya tentang agama. Menurutnya politik identitas di Indonesia saat ini dikuasai oleh proyek besar sekularisme.

Baca Juga:   Koalisi Perubahan Batal Deklarasi, Gegara Cawapres Belum Deal

“Jadi politik identitas di Indonesia atribusinya semata-mata kepada agama, dan kita tahu agama Islam. Ini suatu yang salah. Pertama berangkat dari suatu yang salah, Tapi oke lah kita masuk ke sana. Justru di sini kita momen ingin menyampaikan pikiran-pikiran untuk balancing untuk meng-counter itu semua,” ujar Ridho.

“Bagaimana kalau kita memisahkan agama, nilai-nilai agama, moralitas agama. Sedangkan nilai-nilai moralitas agama memberikan referensi yang absolut yang permanen yang tidak pernah berubah lintas zaman lintas generasi,” sambung dia.

Ridho pun menggambarkan bila kondisi politik dipisahkan dari agama. Salah satu contohnya adalah aturan soal lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).(SW)