Semisal DPR RI bisa mengambil sikap seperti saat memunculkan wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup, menurutnya bisa saja parlemen memakzulkan atau impeachment Presiden Jokowi.

“Bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk impeachment,” kata Jimly.

Saat mengumumkan terbitnya Perppu Cipta Kerja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar konferensi pers di Istana Presiden, Jumat (30/12/2022). Dalam konferensi pers itu, Airlangga membeberkan beberapa alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ciptaker.

Menurut Airlangga, yang menjadi pertimbangan terbitnya Perppu Cipta Kerja adalah kebutuhan mendesak menyikapi tekanan ekonomi global.

“Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik terkait ekonomi global. Kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,” ujar Airlangga.

Kata dia, saat ini beberapa negara telah menjadi pasien dan antre menjadi pasien IMF. Jumlahnya sudah melebihi 30 negara.