JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan Presiden bisa saja dimakzulkan terkait Perppu Cipta Kerja.

Mulanya, Jimly menyinggung sosok yang disebutnya ‘sarjana hukum’ sebagai pengusul Perppu Cipta Kerja. Ia curiga kalau si ‘sarjana hukum’ ini memang sengaja membuat Jokowi turun tahta. Sarjana hukum para penjilat inilah yang disebut pengrusak tatanan hidup bernegara.

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kata Jimly, justru bisa berbuah tulah. Badai kritik mendera sana-sini, bahkan ada yang bilang Presiden bisa dimakzulkan.

Jokowi beralasan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Alasan kegentingan juga jadi dasar bagi sang presiden menerbitkan aturan tersebut.

Banyak yang mengkritik menilai Jokowi tak taat aturan. Di mana sejatinya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah pun diminta melakukan perbaikan maksimal dua tahun.