kabarfaktual.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti belum meratanya manfaat kekayaan ekonomi Indonesia kepada masyarakat. Padahal, Indonesia disebut menempati peringkat ketujuh ekonomi terbesar dunia berdasarkan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP), merujuk pada data Dana Moneter Internasional (IMF).
Prabowo menilai posisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan diri nasional. Namun, menurut dia, besarnya kekuatan ekonomi Indonesia harus diikuti upaya nyata agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.
“Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia dari PPP, Purchasing Power Parity. Berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara, Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia. Kita adalah ekonomi terbesar yang ketujuh di dunia. Kita kuat,” kata Prabowo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis.
Peringkat tersebut didasarkan pada ukuran produk domestik bruto (PDB) yang disesuaikan dengan perbedaan tingkat harga antarnegara. Berdasarkan proyeksi IMF dalam laporan World Economic Outlook Oktober 2026, nilai ekonomi Indonesia berdasarkan PPP diperkirakan mencapai sekitar 5,48 triliun dolar internasional.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa besarnya ukuran ekonomi nasional belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat.
“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” ujarnya.
Prabowo menilai manfaat pertumbuhan dan kekayaan ekonomi Indonesia selama ini masih terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok masyarakat. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
Presiden menekankan pentingnya memperbaiki tata kelola ekonomi agar lebih sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Selama ini, kita harus berani koreksi diri. Selama ini filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” katanya.
Ia bahkan menyebut manfaat ekonomi selama ini dinikmati oleh kurang dari satu persen kelompok masyarakat di lapisan atas. Sementara itu, masih terdapat puluhan juta penduduk yang membutuhkan peningkatan taraf hidup.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ukuran ekonomi yang besar perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap manfaat pembangunan.
Prabowo menegaskan pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut dengan mengarahkan kembali kebijakan ekonomi pada prinsip-prinsip konstitusi. Pengelolaan kekayaan nasional, kata dia, harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Namun, Presiden mengakui perubahan dalam pengelolaan ekonomi nasional membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara instan.
Tantangan pemerintah ke depan adalah memastikan kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya tercermin dalam peringkat global, tetapi juga terlihat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan, serta terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Dengan demikian, menurut arah kebijakan yang disampaikan Prabowo, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya ekonomi nasional. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa manfaat kekayaan negara dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di berbagai lapisan.
